Gubernur Minta Pusat Tinjau Kenaikan BPJS

Kamis, 31 Oktober 2019 - 15:51 WIB   [44 Klik]

Gubernur Minta Pusat Tinjau Kenaikan BPJS


KEBIJAKAN Presiden Jokowi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen pada Kamis (24/10) lalu, banyak mendapatkan penolakan masyarakat, terutama di Provinsi Riau.

Aksi penolakan kenaikan iuran BPJS di Provinsi Riau ini, disampaikan ratusan massa dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), hingga melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Riau, Senin (7/10) sore.

Menyikapi kenaikan iuran BPJS ini, Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi mengatakan, sebelumnya dia sudah melakukan upaya mengirim tuntutan masyarakat dari kaum buruh ke instansi terkait di pusat.

‘’Upaya yang kami lakukan yakni sudah mengirim tuntutan masyarakat, agar ditinjau kenaikan iuran BPJS,’’ ungkap Syamsuar.

Surat itu, kata mantan bupati Siak dua periode ini, sudah lama ia tanda tangani. Dengan harapan, instansi terkait maupun BPJS dapat mempertimbangkan kenaikan iuran tersebut.

Sesuai kebijakan presiden, kenaikan iuran itu berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja.

Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

‘’Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,’’ ujar Jokowi dalam Perpres No.75 Tahun 2019.

Kemudian, penjelasan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019.
Tarif Kenaikan

Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa besar iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp42.000 per bulan untuk kelas III, sebesar Rp110.000 per bulan untuk kelas II, dan Rp160.000 per bulan untuk kelas I.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf menyampaikan bahwa kenaikan iuran tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

‘’Untuk (kelas) mandiri akan berlaku di 1 Januari 2020, dengan penyesuaian sebagaimana dalam Perpres dimaksud. Kelas I dari Rp80.000 menjadi Rp160.000, kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp110.000, dan kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000,’’ ujar Iqbal, Rabu (30/10) di Jakarta.

Iqbal menambahkan, kenaikan iuran juga berlaku bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, untuk golongan PBI ini yang awalnya dikenakan tarif iuran sebesar Rp23.000 per bulan menjadi Rp42.000 per bulannya yang dibayarkan oleh pemerintah.
Aturan untuk PBI ini mulai berlaku sejak 1 Agustus 2019. ‘’PBI (APBD dan APBN) berlaku per 1 Agustus 2019.

Khusus PBI (APBD) periode Agustus-Desember 2019 ditanggung oleh Pemerintah Pusat untuk selisih Rp23.000 menjadi Rp42.000 atau Rp19.000,’’ ujar Iqbal.

Sebelumnya, rencana kenaikan iuran pun disetujui oleh pihak BPJS Kesehatan dari usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Agustus 2019.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa usulan kenaikan tersebut demi menutup defisit keuangan yang ada.

Di sisi lain, Iqbal juga pernah menyebutkan bahwa pangkal permasalahan keuangan di tubuh BPJS Kesehatan adalah karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah pembayaran pengguna dan uang yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. ***

 



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook