3 Terdakwa Dituntut Beda, PPTK Paling Tinggi

Kamis, 31 Oktober 2019 - 15:58 WIB   [109 Klik]

3 Terdakwa Dituntut Beda, PPTK Paling Tinggi

Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi UED-SP menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

INHU—Tiga terdakwa dugaan korupsi di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bapemaspemdes) Indragiri Hulu tahun anggaran 2012-2014, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hulu. Mereka dituntut berbeda pada sidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (30/10).

Suratman, mantan Kepala Bapemaspemdes Inhu, dituntut 3 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda Rp50 juta, subsider 3 bulan kurungan. Sementara, mantan Sekretaris Bapemaspemdes Syafri Beni dituntut paling ringan, dua tahun penjara dengan denda Rp50 juta (subsider 3 bulan kurungan).

Sementara itu, mantan PPTK, Bariono dituntut tujuh tahun enam bulan penjara dengan denda Rp200 juta. Jika tidak membayar, maka akan diganti dengan kurungan selama tiga bulan.

Suratman dan Syafri Beni dituntut melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Bariono dituntut melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas kerugian negara, lebih kurang Rp1,9 miliar, ketiga terdakwa diminta untuk melakukan pengembalian uang.  Syahfri Beni diminta mengembalikan Rp62.946.000 dan telah dikembalikan penuh ke Kejaksaan Negeri Inhu.

Suratman dibebankan uang pengembalian senilai Rp429.750.000. Namun dia baru melakukan penitipan Rp120 juta ke Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Jika tidak melakukan pengembalian dalam waktu satu bulan, maka akan disita harta benda untuk dilakukan lelang negara guna menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta benda tidak mencukupi maka akan diganti dengan satu tahun 9 bulan penjara.

Sementara untuk Bariono, diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp1.447.254.000. Waktu pengembalian selama satu bulan.

Jika tidak dilakukan maka akan disita harta benda untuk dilakukan lelang negara untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta benda tidak mencukupi maka akan diganti dengan tiga tahun 9 bulan penjara.

“Syahfri Beni sudah melakukan pengembalian sehingga tidak ada lagi beban untuk itu. Tinggal melaksanakan beban hukuman penjara dan juga denda,” ungkap Kajari Inhu Hayin Suhikto SH MH melalui Kasi Pidsus Ostar Al Pansri SH kepada Pekanbaru MX, Rabu (30/10).

Bariono, mantan Kasubbid Usaha Ekonomi Desa pada Bapemaspemdes Inhu tidak sedikitpun membayar uang pengganti. Maka dari itu dikenakan Pasal 2 yang memang berbeda dengan dua terdakwa lainnya.

Dengan telah dibacakannya tuntutan itu, sidang akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian nota pembelaan atau pledoi dari ketiga terdakwa. Sidang tersebut dijadwalkan digelar pada pekan depan.

Diketahui, perbuatan ketiga terdakwa melakukan penyelewengan honor tenaga pendamping desa, dana transportasi pendamping desa dan dana pengelolaan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) pada Kantor Bapemaspemdes Inhu tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014.

Akibat perbuatan itu, negara diduga dirugikan Rp1.939.950.000. =MX10/MX21



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook