Pertumbuhan Ekonomi Masih Stagnan, Pemerintah Harus Bisa Menyiasati

Rabu, 06 November 2019 - 19:40 WIB   [69 Klik]

Pertumbuhan Ekonomi Masih Stagnan, Pemerintah Harus Bisa Menyiasati


BANGKINANG - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kampar, Syafrizal menyoroti pertumbuhan ekonomi di Kampar yang cenderung masih stagnan.  Hal ini berdasarkan observasi di lapangan yang banyak mendengar dan menelaah aspirasi masyarakat.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi diindikasikan kurang menggembirakan. Alasannya, dunia usaha masih mengandalkan APBD dan bisnis pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

‎"Padahal APBD dan sektor bisnis dari SDA ini sangat dipengaruhi oleh pasar global. Ketika pasar dunia mulai lesu karena adanya kompetitor, maka akan berimbas sangat besar terhadap perekonomian daerah," ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Kampar ini, Rabu (6/11/2019) kepada Koranmx.com.

Hal seperti inilah yang bisa menimbulkan persoalan yang berdampak multiflier effect. Misalnya, meningkatnya angka pengangguran terdidik sebagai akibat suramnya dunia usaha.

"Bahkan bisa meningkatkan permasalahan sosial urban masyarakat, yang dapat mendorong ke hal negatif," jelasnya.

Karena itu, menurutnya peran aktif pemerintah daerah harus terlihat jelas. Jangan sampai pemerintah dianggap  kurang peka dan kurang tanggap dalam menyiasati permasalahan yang dihadapi masyarakat.

"Untuk itu Pemda Kampar harus aktif dalam mengatasi kelesuan perekonomian di daerah. Dengan membuat regulasi-regulasi yang berpihak pada penguatan sektor usaha daerah," sarannya.

Namun dalam hal seperti ini pemerintah juga tidak bisa jalan sendiri. Untuk itu perlu ada campur tangan dari wakil rakyat di DPRD Kampar. Sehingga  bisa menggandeng perusahaan daerah  dan pengusaha lokal guna mengatasi permasalahan tersebut.  

"Caranya, dengan memberikan porsi terbesar bagi perusahaan daerah untuk dapat mengakses peluang usaha di daerahnya," katanya.

Sedangkan pengusaha lokal, menurut Syafrizal, sudah seharusnya menjadi tuan di daerahnya sendiri. "Tidak lagi dikangkangi oleh pengusaha-pengusaha luar yang jelas-jelas tidak memahami karakteristik kedaerahan," ucapnya.

Maka dari itu  DPRD Kampar perlu terlibat dalam pengawasan dan pembuatan aturan dalam kerangka menumbuh kembangkan gairah usaha di daerah. "Sebab wakil rakyat menjadi tempat pengaduan masyarakat, untuk menyampaikan keluhan keluhan yang terjadi," pungkasnya. =MX19



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook