Ada Temuan BPK, Bupati Kampar Diminta Evaluasi Jabatan Kadis PUPR dan Kadis Pertanian

Kamis, 21 November 2019 - 18:51 WIB   [2862 Klik]
Reporter : Aulia MH
Redaktur : Oce E Satria

Ada Temuan BPK, Bupati Kampar Diminta Evaluasi Jabatan  Kadis PUPR dan Kadis Pertanian


KORANMX.COM, BANGKINANG - Anggota DPRD Kampar Sunardi, mengharapkan agar Bupati Kampar dapat melakukan evaluasi jabatan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Pertanian Kampar. Karena dari tahun 2017 dan Tahun 2018, selalu ada temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau.

"Sangat disayangkan sekali jika Kepala OPD yang dipercayakan oleh kepala daerah, tapi belum bisa bekerja dengan baik. Hal ini disebabkan selalu ada temuan BPK di istansi yang mereka pimpin," kata politisi Partai Demokrat Kampar ini, kepada koranmx.com, Kamis (21/11/2019).

Sunardi yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Kampar Priode 2014-2019 ini menyebutkan, Kepala OPD tersebut sudah mencoreng penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2017-2018 yang di berikan BPK untuk Kabupaten Kampar.  

"Untuk Bupati Kampar. harus tegas!  Agar hal seperti ini tidak terulang lagi," katanya mewanti-wanti.

Menurut  Sunardi, harusnya kalau sudah WTP itu tidak ada temuan. Namun kenyataannya masih ada juga temuan pemeriksaan. "Berarti OPD tersebut belum bekerja dengan baik sampai saat sekarang," simpulnya.

Oleh karena itu, saran Sunardi, jika ada pergantian kepala OPD, bupati jangan lagi mendudulkan mereka yang istansinya ada temuan BPK. Untuk itu pilihlah yang benar-benar mau bekerja dengan baik. Agar WTP Kabupaten Kampar tidak tercoreng," tegasnya.

 

Dua Temuan BPK

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2018 di Dinas Pertanian Kampar, terdapat temuan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa tidak sesuai senyatanya dengan nilai Rp225 juta.

Sedangkan di LHP BPK tahun 2017 di dinas yang sama   terdapat temuan kelebihan pembayaran sewa kendaraan pada dua kegiatan. Untuk itu BPK merekomendasikan Bupati Kampar, agar memberikan sanksi terhadap Kepala Dinas Pertanian.

‎Untuk Dinas PUPR Kampar berdasarkan LHP BPK 2018 terdapat temuan Rp117 juta,  kekurangan volume pada tiga paket pekerjaan pembangunan jalan. Begitu juga di tahun 2017 LHP BPK terdapat temuan klaim jaminan terkait pemutusan kontrak yang belum dicairkan ke kas daerah.***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook