Anggaran Pengawasan Dishub Riau Rp 500 Juta, Kadis : Tak Ada Pemangkasan

Sabtu, 23 November 2019 - 17:12 WIB   [165 Klik]
Redaktur : Raja Mirza

Anggaran Pengawasan Dishub Riau Rp 500 Juta, Kadis : Tak Ada Pemangkasan

Kadishub Provinsi Riau, M Taufik OH

KORANMX.COM, PEKANBARU--Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, M Taufik Oesman Hamid mengatakan tidak ada pemangkasan anggaran pengawasan dan penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan Over Dimensi Over Loading (ODOL) Dishub Riau oleh anggota DPRD Riau. 

Hal itu dikatakan Taufik menanggapi adanya informasi pemangkasan anggaran pengawasan Dishub Riau tahun 2020.

"Tidak ada pemangkasan, saya tak tahu juga sumber itu dari mana," kata Taufik kepada koranmx.com Sabtu (23/11/2019). 

Malah, kata Taufik anggota DPRD Riau justru menambah anggaran pengawasan itu dari usulan awal Rp 400 juta menjadi Rp 500 juta. 

"DPRD malah menambah Rp 100 juta dari usulan awal kami Rp 400 juta, jadi total Rp 500 juta. Pada prinsipnya angka itu sudah cukup bagi Dishub untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakkan hukum ODOL di tahun 2020," akunya. 

Lanjut Taufik, penambahan itu merupakan solusi dari dewan untuk mendukung mobilitas tim pengawasan dalam penegakan hukum ODOL. Serta dicarikan celah untuk honorarium tenaga teknis di lapangan pada beberapa pos anggaran.

Terkait adanya usulan tambahan anggaran sebesar Rp 1 Milyar, Taufik tidak menepisnya. Dia menjelaskan usulan angka tersebut muncul belakangan, karena semangat untuk mendukung pengawasan dan penertiban hukum ODOL di Riau. 

"Usulan itu tepatnya Rp 936 juta, namun dari hasil pembahasan kita bertahap dan akan dievaluasi kedepan," pungkasnya. 

Idealnya Rp 1,2 Milyar

Menanggapi hal itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau - Kepri (BPTD IV Riau-Kepri), S Ajie Panatagama MT mengatakan anggaran sebesar Rp 500 juta untuk pengawasan dan penertiban ODOL dianggap terlalu kecil. 

"Menurut saya Rp 500 juta itu terlalu kecil untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakkan hukum ODOL di Riau. Idealnya itu Rp 1,2 Milyar," katanya. 

Karena kata dia, target zero ODOL secara Nasional itu tahun 2021. Sementara kata Ajie masih ada sekitar 170 ribu kendaraan ODOL yang masih berkeliaran di Provinsi Riau. 

"Dari data kita, masih ada sekitar 170 ribu kendaraan ODOL di Riau. Dengan anggaran sebesar itu apa cukup?," ulasnya. 

Ajie berharap pemerintah daerah harus mendukung program pemerintah pusat terkait penertiban ODOL. "Terlebih Gubernur Riau, H Syamsuar sangat mendukung program ini di Riau, kita harap juga didukung dengan ketersediaan anggaran di Provinsi Riau khususnya Dishub," sebutnya. 

Ditambahkan Ajie, setiap adanya kegiatan penertiban ODOL di Riau, tentunya seluruh dinas perhubungan yang ada di kabupaten/kota akan berkoordinasi ke Dishub Provinsi. 

"Jangan nanti ketika ada giat penertiban, pemerintah daerah bilang gak ada anggaran," pungkas Ajie. ***

 



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook