Dugaan Kredit Fiktif

Eks Kacab BRK dan JPU Sama-Sama Banding

Minggu, 24 November 2019 - 15:09 WIB   [41 Klik]

Eks Kacab BRK dan JPU Sama-Sama Banding


PEKANBARU—Eks Kepala Bank Riau Kepulauan Riau (BRK) Cabang Pembantu (Capem) Dalu-Dalu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Ardinol Amir, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Banding terkait hukuman yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru kepadanya, dalam perkara dugaan korupsi kredit fiktif.

Di tingkat pengadilan pertama, Ardinol yang menjadi pesakitan bersama tiga orang lainnya, dihukum pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp500 juta atau subsider tiga bulan kurungan.

Ardinol juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp32,4 miliar atau subsider 4 tahun kurungan badan.

“Terdakwa Ardinol Amri mengajukan banding. JPU (Jaksa Penuntut Umum) juga mengajukan banding. Jadi mereka sama-sama mengajukan banding ke PT (Pengadilan Tinggi),” ucap Panitera Muda (Panmud) Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rosdiana Sitorus SH, saat dikonfirmasi Pekanbaru MX, Ahad (24/11).

Diterangkannya, permohonan banding yang diajukan terdakwa Ardinol dan JPU itu, dinyatakan pada tanggal 19 November lalu. Setelah menerima permohonan itu, pihaknya langsung melakukan pemberkasan.

“Saat ini kita sedang melakukan pemberkasan untuk dikirim ke PT. Minggu ini kita kirim berkasnya (banding) ke PT,” terang Rosdiana.

Ditambahkannya, terhadap 3 terdakwa lainnya yang merupakan bawahan Ardinol saat menjabat, yakni Syaiful Yusri, Syafrizal dan Heri Aulia, tidak menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi.

“Terdakwa lainnya tidak mengajukan banding. Artinya mereka menerima vonis majelis hakim,” tambahnya.

Dalam sidang vonisnya, terdakwa Syaiful Yusri dan Syafrizal dihukum pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp300 juta atau subsider 1 bulan penjara. Sedangkan terdakwa Heri Aulia, divonis selama 4 tahun penjara, denda Rp300 juta atau subsider 1 bulan kurungan badan.

Perkara yang menjerat keempat terdakwa ini terjadi dalam rentang waktu 2010 hingga 2014. Di mana penyaluran kredit yang diduga fiktif itu, berupa kredit umum perorangan yang dicairkan sekitar Rp43 miliar kepada 110 orang debitur. Mayoritas para debitur itu hanya dipakai nama dengan meminjam kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

Sejumlah debitur ada yang dijanjikan plasma atau pola kerja sama dalam pembentukan kebun kelapa sawit. Hal itu dilakukan karena ada hubungan baik antara debitur dengan Pimpinan BRK Cabang Dalu-Dalu saat itu.

Kenyataannya, para debitur tidak menerima pencairan kredit. Mereka hanya menerima sekitar Rp100 ribu hingga Rp500 ribu karena telah meminjamkan KTP dan KK guna pencairan kredit. Kuat dugaan ada oknum BRK yang menggunakan nama para debitur untuk pengajuan kredit.

Belakangan diketahui kredit itu macet. Saat pihak bank melakukan penagihan, baru diketahui bahwa sebagian besar debitur tidak pernah mengajukan dan menerima pencairan kredit. Sehingga negera dirugikan Rp32 miliar lebih. =MX10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook