Dugaan Korupsi Pengadaan Video Wall Diskominfo

Kejati Riau Periksa Sekdako Pekanbaru

Rabu, 27 November 2019 - 16:04 WIB   [291 Klik]

Kejati Riau Periksa  Sekdako Pekanbaru


KORANMX.COM, PEKANBARU--Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru M Noer, memenuhi panggilan jaksa penyelidik pada bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Rabu (27/11).

Dipanggilnya M Noer itu, dalam rangka diperiksa untuk dimintai keterangannya terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan video wall di Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.

“Benar, yang bersangkutan dipanggil untuk diklarifikasi terkait penyelidikan itu,” ucap Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Riau, Muspidauan SH MH.

Diketahui, M Noer tidak sendiri. Selain dirinya, jaksa penyelidik juga meminta keterangan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Dia adalah Ernes S Umar, yang merupakan tim Kelompok Kerja (Pokja) dalam pengadaan video wall tersebut.

“Jadi hari ini ada 2 orang yang diklarifikasi oleh penyelidik,” ujar Muspidauan.

Dalam pantauan Pekanbaru MX, M Noer menjalani pemeriksaan di kantor sementara Kejati Riau yang berada di Jalan Arifin Achmad. Sedangkan Ernes, diperiksa di Kantor baru Kejati Riau, yang berada di Jalan Jendral Sudirman.

M Noer saat ditemui Pekanbaru MX usai dimintai keterangan oleh jaksa penyelidik, awal tidak mau berkomentar banyak. Namun setelah didesak, M Noer mengatakan dirinya dimintai keterangan atas tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) sebagai Sekdako Pekanbaru.

“Ya terkait Tupoksi dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” ucapnya yang langsung masuk kedalam mobilnya.

Dalam perjalanannya, sejumlah pihak telah diundang. Diantaranya, Firmansyah Eka Putra selaku Kepala Diskominfotik dan Persandian Pekanbaru, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru, Alek Kurniawan, dan mantan Kepala Inspektorat Pekanbaru, Azmi.

Lalu, Kasubbag Keuangan/PPK di Diskominfotik dan Persandian Pekanbaru, Siti Aminah dan Renny Mayasari. Berikutnya, Vinsensius Hartanto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

Muhammad Azmi selaku Ketua Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Agusril yang merupakan Pejabat Pengadaan Barang Jasa/Pokja.

Proses klarifikasi juga dilakukan terhadap Endra Trinura selaku Sekretaris PPHP, dan Maisisco serta Febrino Hidayat. Dua nama yang disebutkan terakhir adalah anggota PPHP proyek tersebut.

Sementara dari pihak swasta, Jaksa telah meminta keterangan terhadap Direktur CV Solusi Arya Prima. Dia adalah pihak swasta penyedia barang e-Catalog dalam kegiatan tersebut.

Pengusutan perkara itu dilakukan berdasarkan laporan yang diterima Korps Adhyaksa Riau. Disinyalir, ada penggelembungan harga atau mark up dalam kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 lalu itu.

Menanggapi laporan itu, Kejati Riau kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) dengan Nomor : PRINT-11/L.4/Fd.1/10/2019. Surat itu ditandatangani oleh Kepala Kejati (Kajati) Riau Uung Abdul Syakur pada 30 Oktober 2019 kemarin.

Dari informasi yang dihimpun, pengadaan video wall itu bertujuan untuk mengusung visi Kota Pekanbaru sebagai Smart City. Anggaran dialokasikan dalan APBD Pekanbaru 2017 sebesar Rp4.448.505.418.***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook