Tak Miliki NUKS, Tunjangan Sertifikasi Tak Bisa Dibayarkan

Senin, 09 Desember 2019 - 08:48 WIB   [1655 Klik]
Reporter : Handana
Redaktur : Raja Mirza

Tak Miliki NUKS, Tunjangan Sertifikasi Tak Bisa Dibayarkan

Anggota DPRD Bengkalis, Rahmah Yenny SSos MSi

KORANMX.COM, BENGKALIS--Sesuai Peraturan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia untuk penerapan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) akan dimulai pada tahun 2020 mendatang.

Pada tahun 2019, Kemendikbud memang memberikan toleransi kepada kepala sekolah (Kepsek) yang belum memiliki NUKS, namun jika pada tahun 2020 belum juga memiliki NUKS, maka Kepsek tidak bisa menandatangani tentang urusan sekolah mulai dari Ijazah maupun pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis dari Fraksi Partai Golkar, Rahmah Yenny SSos MSi mengatakan, Dinas Pendidikan (Disdik) agar segera menyelesaikan tentang NUKS hingga tahun 2020 mendatang.

“Makanya pada saat pra RKA, saya tidak berkutat dengan anggaran tapi lebih fokus agar kepala sekolah kita yang ada di Kabupaten Bengkalis harus memiliki NUKS dan saya akan pantau itu. Alhamdulillah kawan-kawan di komisi IV merespon baik serta menjadikan catatan ke Disdik agar selesai sampai tahun 2020 mendatang tentang masalah NUKS ini,” kata anggota Komisi IV DPRD Bengkalis, Rahmah Yenny kepada koranmx.com Senin, (9/12/2019). 

Ditambahkan Rahmah, Saat itu ia membaca berita disalah satu media online Nasional terkait dampak Kepsek yang tidak memiliki NUKS dan dari sana dirinya ingin Kepsek di Kabupaten Bengkalis harus memiliki NUKS.

“Jika Kepsek yang belum memiliki NUKS sesuai aturan dari Kemendikbud maka tidak akan bisa menandatangani, baik itu Ijazah maupun pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” terangnya.

Dia membeberkan, adapun dampak lain bagi kepsek yang tidak memiliki NUKS tunjangan sertifikasinya tidak bisa dibayarkan. Selain itu, tidak bisa melakukan peng-input-an dapodik.

“Guru-guru yang ada disekolah itu juga tidak bisa dibayar sertifikasinya kalau ada Kepseknya tidak punya NUKS. Tahun 2019 memang masih ditoleransi. Tapi 2020 itu Kementerian bilang, pasti di tolak,” tegasnya.

Rahmah Yeni menuturkan bersyukur bahwa kawan-kawan yang ada di komisi IV  juga sangat mendukung untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut kesejahteraan guru dan Kepsek dimasing-masing sekolah seperti permasalahan NUKS.

“Mari kita kembalikan lagi gaung Kabupaten Bengkalis sebagai daerah pendidikan dan semuanya ini tentu tidak bisa terwujud tanpa bantuan serta kerjasama komitmen kita semua yang saling berbagi informasi agar kita tidak ketinggalan dengan kabupaten maupun kota yang ada di Riau,” pungkasnya. ***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook