Temuan BPK di Meranti, Ada Anggaran 109 Juta Lebih Tak Bisa Dipertanggungjawabkan

Minggu, 08 Desember 2019 - 12:19 WIB  
Reporter : Syamsidir
Redaktur : Oce E Satria

Temuan BPK di Meranti,  Ada Anggaran 109 Juta Lebih Tak Bisa Dipertanggungjawabkan


KORANMX.COM, MERANTI -- Sejumlah program di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kepulauan Meranti tahun 2018  yang menjadi sorotan sejumlah pihak akhirnya  menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2018, DPMD Kepulauan Meranti yang telah menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp2.738.381.171.00 dan merealisasikannya sebesar Rp2.708.755.855.00. 

Realisasi tersebut di antaranya untuk pembayaran belanja makan dan minum rapat sebesar Rp123.122.000.00, belanja alat tulis kantor sebesar Rp130.760.771,00, belanja pakaian kerja lapangan sebesar Rp4.176.000,00, termasuk belanja perjalanan dinas luar daerah yang besarnya mencapai 503.958.399,00.

Setelah pemeriksaan uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban realisasi keempat jenis belanja barang dan jasa tersebut, BPK menemukan kejanggalan. 
Hasilnya menunjukkan bahwa ada anggaran sebesar Rp109.879.000,00 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan didukung bukti-bukti lengkap, valid dan sah.

Sekretaris DPMD Kepulauan Meranti, H Edy M Nur saat dikonfirmasi perihal tersebut menjelaskan, temuan tersebut bukan bersifat pengembalian, melainkan sebagai pelengkap pertanggungjawaban. Dan, pihaknya telah pula menindaklanjuti temuan tersebut dengan memenuhi semua unsur (bukti) yang dianggap kurang.  

‘’Pada prinsipnya, semuanya sudah ditindaklanjuti. Bukan temuan pengembalian, hanya administrasi saja. Kalau pun ada temuan pengembalian pasti dikembalikan,’’ ucap H Edi.

Ketika disinggung mengenai anggaran perjalanan dinas yang sangat besar, H Edi menambahkan, waktu itu instansi tersebut melakukan perjalanan dinas ke Pulau Dewata Bali untuk menghadiri acara Teknologi Tepat Guna bersama wakil bupati. 

‘’Iya, waktu itu kita ada perjalanan dinas ke Bali bersama wakil bupati dalam agenda rakor TTG. Termasuk baju seragamnya,’’ kata H Edy M Nur.

Berdasarkan data, terlihat jelas bahwa anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah di DPMD Kepulauan Meranti tergolong cukup besar. Hanya untuk satu kali perjalanan saja, instansi tersebut sampai menghabiskan anggaran sebesar Rp503.958.399 pada tahun 2018 lalu. 

Jika boleh dibandingkan dengan program lain, maka anggaran perjalanan dinas sebesar itu ternyata bisa membangun 28 unit Rumah Layak Huni (RLH) untuk warga miskin di Kepulauan Meranti. 

Pasalnya, tahun 2020 mendatang, Pemprov Riau menyediakan anggaran untuk pembangunan RLH sebanyak 200 unit melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang disebar di 10 desa di Kepulauan Meranti. 

Setiap unit rumah dibangun dengan anggaran sebesar Rp17,5 juta. Dari jumlah tersebut, Rp15 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

‘’Tahun depan kita dapat kucuran dana dari provinsi melalui program BSPS sebesar Rp3,5 miliar untuk pembangunan 200 unit rumah yang tersebar di 10 desa,’’ kata Pj Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman, Fahrurori. ***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook