Dugaan Korupsi Video Wall

PPTK Diskominfo Pekanbaru dan Direktur CV SAP Tersangka

Kamis, 06 Februari 2020 - 16:43 WIB   [249 Klik]
Reporter : Fanny Rizano
Redaktur : Raja Mirza

PPTK Diskominfo Pekanbaru dan Direktur CV SAP Tersangka


KORANMX.COM, PEKANBARU--Jaksa penyidik bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau akhirnya menetapkan 2 orang tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan video wall di Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik (Diskominfotik) dan Persandian Kota Pekanbaru.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kejati Riau, Mia Amiati SH MH, didampingi oleh Asisten Pidsus, Hilman Azazi SH MH dan Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas), Muspidauan SH MH, dalam konferensi persnya, Kamis (6/2).

"Tersangka berinisial VH selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam pengadaan tersebut dan AMI selaku Direktur CV Solusi Arya Prima (SAP) penyedia barang untuk pengadaan Video Wall," ucap Mia.

Terhadap hal tersebut, dilanjutkan Mia, oleh pihaknya kedua tersangka dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999  yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang  Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1  KUHP.

"Penyidik juga mengenakan subsidair Pasal 3 Pasal juncto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999  yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang  Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1  KUHP," lanjutnya.

Disisi lain, Asisten Pidsus mengatakan, adapun modus yang dilakukan kedua tersangka yakni, pembelian barang untuk pengadaan tersebut melalui E-Catalog, namun tidak sesuai kontrak.

"Yang menjadi masalah itu, barangnya tidak sesuai prosedur seperti di kontrak. Jadi, produk barang itu ilegal karena tidak ada garansi resminya," kata Hilman.

Atas hal tersebut, diterangkan Hilman, bahwa dalam pengadaan Video Wall ini, ditemukan total lost. Hal tersebut berdasarkan penghitungan internal pihaknya.

"Karena barang ilegal, ini kami nyatakan total lost. Kerugian negara dalam penghitungan kami sebesar Rp3,9 miliar. Pengadaan ini nilainya Rp4,4 miliar lebih. Penghitungan kami, dari Rp4,4 miliar itu, Rp500 juta merupakan pajak, jadi masuk ke kas negara," terang Hilman.

Untuk diketahui, tersangka berinisial VH adalah Vinsensius Hartanto, yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kota Pekanbaru. Sedangkan AMI adalah Asep Muhammad Ishak, yang merupakan pihak swasta. Kedua tersangka ini sebelumnya sudah pernah diperiksa atas statusnya sebagai saksi.

Pengusutan perkara itu dilakukan berdasarkan laporan yang diterima Korps Adhyaksa Riau. Adapun perkara yang dilidik itu adalah pengadaan video wall di Diskominfotik dan Persandian Pekanbaru tahun 2017 senilai Rp4.448.505.418

Menanggapi laporan itu, Kejati Riau kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) dengan Nomor : PRINT-11/L.4/Fd.1/10/2019. Surat itu ditandatangani oleh Kepala Kejati (Kajati) Riau Uung Abdul Syakur pada 30 Oktober 2019 kemarin.

Sejak saat itu, Jaksa mengundang satu persatu pihak terkait untuk diklarifikasi. Hal itu dilakukan dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) guna mencari peristiwa pidana dalam perkara tersebut.

Adapun pihak-pihak yang telah diklarifikasi, di antaranya HM Noer, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pekanbaru. Lalu, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru Alek Kurniawan sekaligus Sekretaris TAPD Pekanbaru.

Selain dua nama yang disebutkan di atas, proses klarifikasi juga dilakukan terhadap Azmi. Dia adalah mantan Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru.

Berikutnya, dua orang aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Kominfotik dan Persandian Pekanbaru. Mereka adalah Siti Aminah dan Renny Mayasari. Kedua merupakan Kasubbag Keuangan/PPK di OPD tersebut.

Sementara itu, Firmansyah Eka Putra selaku Kepala Diskominfotik dan Persandian Pekanbaru juga telah diklarifikasi Jaksa. Bersamanya turut diklarifikasi Muhammad Azmi selaku Ketua Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Agusril yang merupakan Pejabat Pengadaan Barang Jasa/Pokja.

Pun, Endra Trinura selaku Sekretaris PPHP, dan Maisisco serta Febrino Hidayat juga telah menjalani proses yang sama. Dua nama yang disebutkan terakhir adalah anggota PPHP proyek tersebut.***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook