Terkait Sisa Pembayaran Pekerjaan

PT Raja Oloan Gugat Dinas PUPR Pelalawan

Jumat, 07 Februari 2020 - 17:25 WIB   [240 Klik]
Reporter : Fanny Rizano & M Said
Redaktur : Raja Mirza

PT Raja Oloan Gugat Dinas PUPR Pelalawan

Kuasa Hukum PT Raja Oloan, Eva Nora SH MH

KORANMX.COM, PEKANBARU--PT Raja Oloan menggugat Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Gugatan itu terkait belum diselesaikannya sisa pembayaran dalam pekerjaan konstruksi paket I Revertmen Sungai Kampar-Danau Kajuit.

Adapun sisa pembayaran yang belum diselesaikan Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan yakni, Rp4.087.112.864,22. Jumlah tersebut adalah nilai kontrak sisa pekerjaan, yang telah diselesaikan oleh PT Raja Oloan.

"Klien kami telah menyelesaikan pekerjaan tersebut 100 persen. Dimana, pada tahap awal pekerjaan, tergugat (Dinas PUPR Pelalawan), telah membayar Rp2.076.535.745. Nah yang jadi yang belum dibayarkan itu sisa dari pekerjaan tersebut. Jumlahnya sebesar Rp4.087.112.864,22," ucap Eva Nora SH MH, selaku kuasa hukum PT Raja Oloan.

Dilanjutkannya, dalam hal gugatan tersebut, sudah bergulir di Pengadilan Negeri Pelalawan. Meskipun sudah bergulir di Pengadilan, yang bersangkutan dalam hal ini Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten Pelalawan, Hardian Syahputra tidak pernah hadir ke persidangan.

"Sudah 2 kali sidang dalam tahap mediasi. Selama bergulir di persidangan, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas PUPR Pelalawan, Hardian Syahputra tidak pernah hadir dalam mediasi yang dilakukan majelis hakim. Dia (Hardian Syahputra) saat ini selaku Kadis PUPR (Pelalawan)," lanjut Eva.

Diterangkan Eva, PT Raja Oloan sebenarnya telah menemui sang Kadis PUPR tersebut, guna menanyakan dan meminta agar dapat dilakukan pembayaran sisa penyelesaian pekerjaan tersebut.

"Sudah pernah bertemu, tetapi tergugat berdalih belum dapat dibayarkan karena belum ada anggarannya. Kami juga sudah 2 kali menyampaikan permohonan pembayaran pekerjaan secara tertulis, tetapi tidak ada tanggapan dari tergugat," terangnya.

Tidak sampai disitu, pihaknya kembali melayangkan surat untuk ketiga kalinya. Usaha tersebut mendapat jawaban dari Kadis PUPR Kabupaten Pelalawan. Namun, jawaban tersebut dinilai merupakan perbuatan ingkar janji atau cidera janji (wanprestasi).

"Jadi dia (Hardian Syahputra) menjawab surat ketiga kami. Jawabannya bahwa pembayaran pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan. Itu berdasarkan hasil rapat pembahasan pembayaran pekerjaan, antara Dinas PUPR dengan Inspektorat Pelalawan," jelasnya.

"Jawaban mereka ini jelas bertentangan dengan surat perjanjian dan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), mengenai pembayaran prestasi pekerjaan yang menerangkan bahwa pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 persen," sambungnya menjelaskan lagi.

Dijelaskan pengacara kondang ini, perbuatan tergugat yang tidak melakukan pembayaran tersebut, merupakan bentuk itikad buruk. Hal tersebut dikarenakan tidak melaksanakan rekomendasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"BPK menyatakan hasil pekerjaan tersebut sudah selesai 100 persen. Memang ada denda keterlambatan senilai Rp70.573.776,57. Tapi gimana mau dibayarkan, sedangkan kewajiban tergugat saja tidak dilakukannya. Maka dari itu, klien kami berhak menuntut tergugat untuk memenuhi prestasinya," jelas Eva.

"Adapun kerugian materil dari hal ini adalah nilai tagihan yang belum dibayarkan dikurangi denda keterlambatan sebesar Rp4.016.539.087,65. Kerugian materil lainnya yakni bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayarkan itu, sebesar Rp240.992.345,259," sambungnya lagi. 

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Pelalawan, Hardian Syaputra ST MT saat dikonfirmasi melalui telepon seluler nya tidak aktif. Begitu juga dengan pesan elektronik WhatsApp yang dikirimkan belum direspon. ***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook