Mangkir Kedua Kali, Wabup Bengkalis Terancam Dijemput Paksa

Selasa, 11 Februari 2020 - 00:01 WIB   [674 Klik]
Reporter : Hendra Nainggolan
Redaktur : Raja Mirza

Mangkir Kedua Kali, Wabup Bengkalis Terancam Dijemput Paksa

Kombes Pol Sunarto

KORANMX.COM, PEKANBARU--Untuk kedua kalinya, Muhamad, wakil bupati Bengkalis mangkir dari penggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, Senin (10/2/2020). 

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto SIK mengatakan, ditunggu penyidik hingga Senin (10/2/2020) sore ini, Muhamad tak kunjung datang.

''Sampai tadi sore Muhammad tak hadir,'' sebut Sunarto.

Hasil koordinasi dengan penyidiknya, sambung Sunarto, ketidakdatangan Muhamad tidak diketahui penyebabnya.

''Penyidik tidak mengetahui alasan ketidakhadiran wabupnya,'' terang Sunarto.

Artinya, sebut Sunarto, berdasarkan aturan hukum, jika sudah dua kali dilakukan pemanggilan tersangka tidak hadir tanpa keterangan. Maka Muhammad terancam akan dijemput paksa untuk panggilan ketiga.

''Disertai surat perintah membawa. Itu kita lakukan sesuai prosedur hukum,'' ujarnya.

Status tersangka Muhammad terkuak setelah Kejaksaan Tinggi Riau menyebutkan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) perkara dugaan korupsi pipa transmisi PDAM senilai Rp3,4 miliar dengan mencantumkan nama wakil Bupati Bengkalis, Muhammad.

''Kemarin kita terima SPDP tanggal 3 Februari atas nama inisial M ST MP. Kalau sudah SPDP berarti sudah tersangka,'' kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau Hilman Azizi.

Dijelaskannya, SPDP itu dikirimkan oleh Ditreskrimsus Polda Riau setelah dua bulan sebelumnya kedua penegak hukum itu melaksanakan gelar perkara di gedung Kejati Riau. 

Dari gelar perkara pertama itu, Kejati Riau memberikan saran agar sejumlah nama yang disebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru terlibat dalam perkara itu, termasuk Muhammad diusulkan untuk ditindaklanjuti. Hingga akhirnya, Polda Riau mengirimkan SPDP dengan inisial M sebagai tersangka. 

Selain Muhammad, kasus ini juga menyeret tiga tersangka lainnya yang sudah menjalani proses persidangan.

Ketiganya yakni, Direktur PT Panatori Raja, Sabar Stevanus P Simalongo, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Edi Mufti BE dan konsultan pengawas proyek, Syahrizal Taher.

Hakim menyebut ketiganya telah menimbulkan kerugian negara Rp2,6 miliar lebih. Para terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1). ***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook