Terkait Sisa Pembayaran Proyek Tak Diselesaikan

Dipanggil Hakim, Kadis PUPR Pelalawan Kembali Mangkir

Rabu, 12 Februari 2020 - 16:37 WIB   [116 Klik]
Reporter : Fanny Rizano
Redaktur : Raja Mirza

Dipanggil Hakim, Kadis PUPR Pelalawan Kembali Mangkir

Kuasa Hukum, Eva Nora SH MH

KORANMX.COM, PEKANBARU--Kepala Dinas (Kadis) Pekarjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan, Hardian Syahputra kembali menunjukkan itikad tidak baik. Pasalnya, hakim mediator dari Pengadilan Negeri Pelalawan sudah beberapa kali memanggil yang bersangkutan tetapi diabaikannya.

Dipanggilnya Hardian itu, dalam rangka gugatan PT Raja Oloan. Dimana, PT Raja Oloan menggugat Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada Dinas PUPR, terkait belum diselesaikannya sisa pembayaran dalam pekerjaan konstruksi paket I Revertmen Sungai Kampar-Danau Kajuit.

Adapun sisa pembayaran yang belum diselesaikan Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan yakni, Rp4.087.112.864,22. Jumlah tersebut adalah nilai kontrak sisa pekerjaan, yang telah diselesaikan oleh PT Raja Oloan.

"Prinsipal (Hardian Syahputra) tidak datang lagi tanpa ada penjelasannya," ucap Eva Nora SH MH selaku kuasa hukum PT Raja Oloan saat dikonfirmasi koranmx.com Rabu (12/2/2020).

Atas hal tersebut, dilanjutkan Eva Nora, hakim mediator kembali menjadwalkan ulang pemanggilan sang Kadis PUPR Kabupaten Pelalawan selaku tergugat.

"Jika tidak datang juga pada mediasi selanjutnya, maka hakim mediator bisa mengambil keputusan untuk menyatakan yang bersangkutan (Hardian Syahputra) tidak beritikad baik," lanjut Eva.

"Kalau sudah begitu, baru nanti masuk dalam pokok perkara gugatan," sambungnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Eva Nora menyebut bahwa proyek tersebut telah 100 persen dikerjakan oleh kliennya, PT Raja Oloan. Dimana, pada tahap awal pekerjaan, Dinas PUPR Pelalawan telah membayar Rp2.076.535.745. 

"Adapun yang menjadi permasalahan, belum dibayarkannya sisa dari pekerjaan tersebut. Jumlahnya sebesar Rp4.087.112.864,22," ucap Eva yang menerangkan bahwa dalam proyek itu, Hardian Syahputra kala itu merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

PT Raja Oloan sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Hardian Syahputra. Pertemuan itu guna menanyakan dan meminta agar dapat dilakukan pembayaran sisa penyelesaian pekerjaan tersebut.

"Sudah pernah bertemu, tetapi Hardian Syahputra berdalih belum dapat dibayarkan karena belum ada anggarannya. Kami juga sudah 2 kali menyampaikan permohonan pembayaran pekerjaan secara tertulis, tetapi tidak ada tanggapan dari dia," terangnya.

Tidak sampai disitu, pihaknya kembali melayangkan surat untuk ketiga kalinya. Usaha tersebut mendapat jawaban dari Kadis PUPR Kabupaten Pelalawan. Namun, jawaban tersebut dinilai merupakan perbuatan ingkar janji atau cidera janji (wanprestasi).

"Jadi dia (Hardian Syahputra) menjawab surat ketiga kami. Jawabannya bahwa pembayaran pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan. Itu berdasarkan hasil rapat pembahasan pembayaran pekerjaan, antara Dinas PUPR dengan Inspektorat Pelalawan," jelasnya.

"Jawaban mereka ini jelas bertentangan dengan surat perjanjian dan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), mengenai pembayaran prestasi pekerjaan yang menerangkan bahwa pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 persen," sambungnya menjelaskan lagi.

Dijelaskan Eva Nora, perbuatan Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan yang tidak melakukan pembayaran tersebut, merupakan bentuk itikad buruk. Hal tersebut dikarenakan tidak melaksanakan rekomendasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"BPK menyatakan hasil pekerjaan tersebut sudah selesai 100 persen. Memang ada denda keterlambatan senilai Rp70.573.776,57. Tapi gimana mau dibayarkan, sedangkan kewajiban tergugat saja tidak dilakukannya. Maka dari itu, klien kami berhak menuntut Kadis PUPR Pelalawan untuk memenuhi prestasi klien kami," jelas Eva.

"Adapun kerugian materil dari hal ini adalah nilai tagihan yang belum dibayarkan dikurangi denda keterlambatan sebesar Rp4.016.539.087,65. Kerugian materil lainnya yakni bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayarkan itu, sebesar Rp240.992.345,259," sambungnya lagi.

Sementara Kadis PUPR Pelalawan, Hardian Syahputra belum bisa ditemui. Saat  dikonfirmasi melalui telepon seluler nya tidak aktif. 

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pelalawan, Tengku Mukhlis saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya mengetahui adanya gugatan yang dilayangkan PT Raja Oloan di Pengadilan Negeri Pelalawan. Namun ia mengaku tidak mengetahui materi gugatan.

"Itu kan di Dinas PUPR (Pelalawan) proyeknya. Tahu ada gugatan, tapi masalahnya apa saya tidak tahu," ucapnya singkat. ***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook