Eksepsi Ditolak, Terdakwa Penipuan Jual Beli Tanah Tidak Ditahan

Kamis, 13 Februari 2020 - 21:56 WIB   [75 Klik]
Reporter : Fanny Rizano
Redaktur : Raja Mirza

Eksepsi Ditolak, Terdakwa Penipuan Jual Beli Tanah Tidak Ditahan


KORANMX.COM, PEKANBARU--Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menolak eksepsi atau keberatan terdakwa Ali Asri atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam perkara dugaan penipuan jual beli tanah. 

"Menyatakan, keberatan terdakwa atau penasehat hukum tidak diterima dan perkara harus dilanjutkan," ujar ketua hakim Mahyudin SH dalam putusan selanya, Kamis (13/2/2020).

Atas hal tersebut, majelis hakim menilai, perbuatan terdakwa harus dibuktikan di persidangan. Untuk itu, JPU juga diperintahkan hakim untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti pada pekan depan, Kamis (20/2/2020). 

"Perkara dilanjutkan dengan pembuktian," kata Mahyudin.

Dalam perkara ini, terdakwa Ali Asri tidak dilakukan penahanan badan. Majelis hakim memintanya untuk kooperatif menghadiri  persidangan.

"Kalau tidak kooperatif akan dialihkan (ditahan) karena akan mempersulit persidangan," tegas Mahyudin sambil menunda persidangan hingga pekan depan.

Untuk diketahui, Ali Asri didakwa melakukan penipuan jual beli tanah seluas 1,5 hektare di Jalan Suka Makmur, Desa Tarai Bangun RT 02 Kabupaten Kampar. Setelah korban atas nama Muhammad Imran membayar uang muka sebanyak Rp200 juta, ternyata Ali Asri menjual lagi tanah itu kepada orang lain.

JPU Hasnah SH dalam dakwaannya menyebutkan, perbuatan terdakwa terjadi medio Agustus 2018 silam.  Berawal ketika Muhammad Imran dihubungi oleh Hanafi  melalui handpone menawarkan tanah milik terdakwa Al Asri  seluas 1,5 hektare. Tanah di Jalan Suka Karya itu dijual seharga Rp100 ribu per meter  persegi.

Pada  28 Agustus 2018, Muhammad Imran bertemu dengan terdakwa di Rumah Makan Bare Solok. Hadir di pertemuan itu  saksi Kasmi , dan Kepala Desa Tarau Bangun Andra Maistar. 

Saat pertemuan itu dibicarakan kesepakatan harga tanah, status tanah  serta kesediaan terdakwa menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurut terdakwa tanah miliknya seluas 1,5 haktare dijual Rp1,5 miliar.

"Terdakwa menyebutkan tanah itu aman dan tidak ada permasalahan. Kalah kan saksi Muhammad Imran serius, sebagai tanda uang jadi sebesar Rp50 juta," kata JPU.

Permintaan itu disetujui Muhamad Imran. Saksi mentranfer uang Rp 50 juta ke rekening  Bank BNI dan Bank Mandiri milik terdakwa, masing-masing sebesar Rp 25 juta 

Tiga hari setelah itu, Muhammad Imran bersama Marsum berangkat ke Desa Tarai Bangun untuk melihat lokasi tanah yang akan dibeli. Setelah dilakukan pengecekan, beberapa hari kemudian lahan dibersihkan  untuk selanjutnya diukur bersama pihak BPN.

Namun setelah  dua minggu, pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga belum datang. Malah terdakwa kembali mengajak saksi untuk bertemu  di Cafe Komplek Giant dan meminta uang  Rp 100 juta agar bisa mendatangkan pihak BPN.

Percaya, Muhammad Imran kembali mentransfer uang Rp 100 juta ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa. Satu hari kemudian, pada 19 September 2018,  terdakwa kembali meminta uang Rp 50 juta dengan kesepakatan mendatangkan BPN untuk pengukuran tanah setelah itu baru dilakukan pelunasan pembayaran tanah.

Ditunggu, ternyata pihak BPN tak kunjung datang. Masalah justru muncul ketika Muhammad Imran  ditelpon oleh  saksi Alfian Bachtiar yang mengatakan kalau dirinya akan membeli tanah milik terdakwa, jika  Muhammad Imran tidak jadi membelinya.

Muhammad Imran mempersilahkan saksi Alfian membeli tanah itu, asalkan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa dikembalikan. Tanpa sepengetahuan korban, ternyata terdakwa telah menjual tanah miliknya kepada Alfian pada 30 November  2018.

Tidak terima, Muhammad Imran mendatangi terdakwa  di toko tekstil miliknya Jalan HOS Cokro Aminoto  dan meminta uang Rp200 juta dikembalikan. Terdakwa tidak mau mengembalikan uang tersebut dengan alasan korban tidak menepati janji pelunasan.

Terdakwa juga mengaku, dirinya mengalami kerugian karena telah membayar panjat pembelian tekstil di Jakarta dan telah menyetor uang muka (DP).  Dia menyalahkan korban karena tidak melunasi pembayaran hingga uang DP nya hangus.

Tidak terima, korban melapor ke polisi. Terdakwa dijerat dengan Pasal  378 KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana.***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook