Sisa Pembayaran Proyek Belum Dibayar

Dinas PUPR Pelalawan Menolak Disebut Wanprestasi, PT Raja Oloan Siapkan Replik

Kamis, 19 Maret 2020 - 13:27 WIB  
Reporter : Fanny Rizano
Redaktur : Raja Mirza

Dinas PUPR Pelalawan Menolak Disebut Wanprestasi, PT Raja Oloan Siapkan Replik

Kuasa Hukum, Eva Nora SH MH

KORANMX.COM, PEKANBARU--PT Raja Oloan selaku penggugat melalui kuasa hukumnya akan menyampaikan Replik pada sidang selanjutnya di Pengadilan Negeri Pelalawan. Replik itu terkait jawaban dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan atas gugatan PT Raja Oloan.

Dimana, PT Raja Oloan menggugat Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada Dinas PUPR, terkait belum diselesaikannya sisa pembayaran dalam pekerjaan konstruksi paket I Revertmen Sungai Kampar-Danau Kajuit.

Terkait hal ini, kuasa hukum PT Raja Oloan, Eva Nora SH MH membenarkan pihaknya akan menyampaikan Replik pada persidangan selanjutnya. Hal tersebut dilakukan karena Dinas PUPR Pelalawan dalam jawabannya, menolak bahwa gugatan tersebut adalah wanprestasi.

"Jadi mereka menolak kalau dikatakan wanprestasi. Mereka mengaku sudah siapkan anggaran di tahun 2019, namun tidak bisa dibayarkan karena adanya temuan hasil join audit yang dilakukan Unilak (Universitas Lancang Kuning) dengan Inspektorat Kabupaten Pelalawan," ucap Eva Nora, Kamis (19/3/2020).

Atas hal tersebut, dilanjutkannya, pihaknya akan mempersiapkan Replik untuk menanggapi jawaban dari Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan tersebut.

"Sidang Replik tanggal 1 April nanti. Saat ini kami sedang menyiapkan Repliknya," lanjutnya.

Untuk diketahui, adapun sisa pembayaran yang belum diselesaikan Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan terhadap PT Raja Oloan yakni, Rp4.087.112.864,22. Jumlah tersebut adalah nilai kontrak sisa pekerjaan, yang telah diselesaikan oleh PT Raja Oloan.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Eva Nora menyebut bahwa proyek tersebut telah 100 persen dikerjakan oleh kliennya, PT Raja Oloan. Dimana, pada tahap awal pekerjaan, Dinas PUPR Pelalawan telah membayar Rp2.076.535.745. 

"Adapun yang menjadi permasalahan, belum dibayarkannya sisa dari pekerjaan tersebut. Jumlahnya sebesar Rp4.087.112.864,22," ucap Eva yang menerangkan bahwa dalam proyek itu, Hardian Syahputra kala itu merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

PT Raja Oloan sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Hardian Syahputra saat menjabat sebagai Kadis PUPR Pelalawan. Pertemuan itu guna menanyakan dan meminta agar dapat dilakukan pembayaran sisa penyelesaian pekerjaan tersebut.

"Sudah pernah bertemu, tetapi Hardian Syahputra berdalih belum dapat dibayarkan karena belum ada anggarannya. Kami juga sudah 2 kali menyampaikan permohonan pembayaran pekerjaan secara tertulis, tetapi tidak ada tanggapan dari dia," terangnya.

Tidak sampai disitu, pihaknya kembali melayangkan surat untuk ketiga kalinya. Usaha tersebut mendapat jawaban dari Hardian. Namun, jawaban tersebut dinilai merupakan perbuatan ingkar janji atau cidera janji (wanprestasi).

"Jadi dia (Hardian Syahputra) menjawab surat ketiga kami. Jawabannya bahwa pembayaran pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan. Itu berdasarkan hasil rapat pembahasan pembayaran pekerjaan, antara Dinas PUPR dengan Inspektorat Pelalawan," jelasnya.

"Jawaban mereka ini jelas bertentangan dengan surat perjanjian dan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), mengenai pembayaran prestasi pekerjaan yang menerangkan bahwa pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 persen," sambungnya menjelaskan lagi.

Dijelaskan Eva Nora, perbuatan Hardian yang tidak melakukan pembayaran tersebut, merupakan bentuk itikad buruk. Hal tersebut dikarenakan tidak melaksanakan rekomendasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"BPK menyatakan hasil pekerjaan tersebut sudah selesai 100 persen. Memang ada denda keterlambatan senilai Rp70.573.776,57. Tapi gimana mau dibayarkan, sedangkan kewajiban tergugat saja tidak dilakukannya. Maka dari itu, klien kami berhak menuntut Hardian untuk memenuhi prestasi klien kami," jelas Eva.

"Adapun kerugian materil dari hal ini adalah nilai tagihan yang belum dibayarkan dikurangi denda keterlambatan sebesar Rp4.016.539.087,65. Kerugian materil lainnya yakni bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayarkan itu, sebesar Rp240.992.345,259," sambungnya lagi.***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook