Tangkal Corona, Warga Keluyuran di Luar Rumah Diancam Pasal Berlapis

Selasa, 24 Maret 2020 - 19:48 WIB  
Redaktur : Raja Mirza

Tangkal Corona, Warga Keluyuran di Luar Rumah Diancam Pasal Berlapis


KORANMX.COM, PEKANBARU--Polresta Pekanbaru kian gencar melakukan patroli imbauan dan mengingatkan warga yang  masih tetap keluyuran di luar rumah dan nongkrong di ruang publik agar tetap berada di rumah. 

Hal itu dilakukan guna mencegah serta memutus mata rantai penyebaran virus Corona (Covid-19) yang kini kian mewabah. 

Bahkan, bagi warga yang tidak mengindahkan imbauan dan masih nongkrong dan berkumpul di ruang publik, petugas tak segan -segan membubarkan warga bahkan dijerat dengan pasal pidana. 

"Apabila ada warga masyarakat tidak mengindahkan, maka petugas tak segan membubarkan warga yang berkumpul atau mengumpulkan orang banyak di suatu tempat," kata Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya SIK, Selasa (24/3/2020). 

Bahkan, lanjut Nandang dengan telah dikeluarkannya Maklumat Kapolri, bila masyarakat menolak atau melawan aparat saat dibubarkan, maka petugas akan menindak tegas dengan ancaman pidana, yakni Pasal 212, 216 dan 218 KUHP yang bisa diterapkan bagi masyarakat yang tetap berkumpul di suatu tempat. 

Adapun pada pasal 212 KUHP mengatakan, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

"Kaitannya dengan pasal 214 KUHP, jika hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara," terangnya. 

Sementara pada Pasal 216 ayat (1) berbunyi, barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

"Sedangkan pada pasal 218 KUHP berbunyi, barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah," pungkasnya.***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook