Pemkab Bengkalis Mubazir Buat Dua Website

Lebih Baik Geser Anggaran untuk Masyarakat Terdampak

Kamis, 21 Mei 2020 - 18:12 WIB  

Lebih Baik Geser Anggaran untuk Masyarakat Terdampak

Ketua PWI Bengkalis Alfis Nardo.

BENGKALIS--Pemerintah saat ini sedang disibukkan malakukan pergeseran anggaran untuk penanganan COVID-19. Menyiapkan dana untuk membantu masyarakat terdampak.

Sayangnya di Bengkalis, pihak tertentu malah buang-buang anggaran dengan membuat dua website khusus COVID-19. Padahal isinya sama saja, terkait perkembangan penanganan corona.

Ketua PWI Bengkalis Alfis Nardo mengkritisi pemerintah daerah yang seakan tak peka dengan kesusahan masyarakat. Buang-buang anggaran sampai harus membuat dua website berisi konten yang hampir sama. Padahal anggaran itu bisa digeser untuk bantuan kepada masyarakat terdampak.

"Mubazir sampai dua website, satu tim gugus, satu lagi buatan Diskominfotik Bengkalis. Sementara di daerah lain hanya memiliki satu website resmi untuk update data," tegas Alfis Nardo. 

Dengan adanya dua website, masyarakat dibuat bingung, data mana yang resmi dan yang benar. Sebagai contoh update terakhir mereka tanggal 20 Mei 2020. Website tim gugus yang beralamatkan https://covid19-bengkaliskab.com/index.php, data ODP terakhir Bengkalis yang selesai pemantauan sebanyak 6.027. Sementara data dari website https://corona.bengkaliskab.go.id/web/link/data milik Diskominfotik Bengkalis, jumlah ODP selesai pematauan sebanyak 6.026. Ada selisih satu orang. 

Menurut Alfis, di tengah kondisi pandemi saat ini, seharusnya yang dilakukan menghemat anggaran. Diketahui, untuk pembuatan satu website saja biasanya memakan anggaran sekira sepuluh sampai dua puluh juta. 

"Ini yang namanya mubazir. Kalau butuhnya satu kita buat satu, tidak perlu sampai dua seperti ini," tambahnya.

Ketua PWI Bengkalis juga meminta tim gugus harus selalu update data perkembangan corona di Bengkalis. Sehingga masyarakat yang melihat data tidak bingung. 

"Jangan sampai website yang sudah dibuat ini hanya sebatas pajangan saja," ungkapnya.

Selain masalah website yang dinilai mubazir, Alfis juga menyayangkan sikap dari tim gugus percepatan penanganan COVID-19 Bengkalis yang terkesan enggan melibatkan media dalam sosialisasi pelaksaanan PSBB di Bengkalis. Padahal aturan melibatkan media dalam sosialisasi sudah diatur dalam Perbup Nomor 39 Tahun 2020 tetang Pelaksanaan PSBB di Kabupeten Bengkalis.

"Media memiliki badan hukum dan ada wartawannya di daerah. Bisa dipertangungjawabkan. Seharusnya sejak awal dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi," lanjutnya.

Namun sampai saat ini malah media yang ada, baik cetak maupun elektronik, tidak dilibatkan sama sekali. Selama ini media hanya disunguhi pemberitaan, media hanya seolah-olah sebagai corong Humas COVID-19 Bengkalis.

"Kita hanya disuguhkan berita rilis begitu saja, Humas yang menyediakan. Pola tugas wartawan tentu tidak seperti itu," tambah Alfis.

Ketua PWI Bengkalis meminta pemerintah daerah melalui Diskominfotik untuk meninjau kembali Perbup pelaksanaan PSBB tersebut. Di mana di sana ada pasal melibatkan media. mx



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook