Anggota DPR:  KLHK dan BUMN Harus Beri Sanksi Terhadap   PTPN V

Sabtu, 06 Juni 2020 - 21:15 WIB  
Reporter : Aulia MH
Redaktur : Oce E Satria

Anggota DPR:  KLHK dan BUMN Harus Beri Sanksi Terhadap   PTPN V


KORANMX.COM, KAMPAR- Anggota DPR RI asal Riau  Syahrul Aidi, kecewa dengan perusahaan PTPN V , milik pemerintah. Karena tidak memberikan contoh yang baik dalam penyelamatan lingkungan.

"Harusnya mereka memberikan contoh yang baik dalam penyelamatan lingkungan. Agar pihak perusahaan swasta yang lain, juga ikut dalam menjaga lingkungan dimana mereka berada," ungkapnya, Sabtu (06/6/2020).

Perusahaan BUMN, kata Syahrul. Mereka ini adalah garda terdepan dalam penerapan aturan yang dibuat pemerintah terutama bidang usaha dampak lingkungan. 

"Karena itu masalah ini menjadi catatan bagi saya DPR RI Perwakilan Riau, agar Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementrian BUMN untuk memberi teguran dan Sanksi terhadap PTPN V yang tidak menjalakan peraturan dalam penyelamatan lingkunga, yang sudah ditetapkan pemerintah,"jelasnya.

Syahrul Aidi mengatakan, akan membawa masalah PTPN V ini kepada Komisi VI DPR RI. Karena mereka ini dibawah naungan Kementrian BUMN. "Jadi sudah seharunya ini menjadi fokus utama dari Kementrian BUMN terhadap PTPN V, yang diduga mencemari lingkungan," pungkasnya.

Sebelumnya masyarakat Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, kembali meradang dengan dicemarinya Sungai Tapung oleh limbah perusahaan, Sabtu 30 Mei 2020. Sehingg hal ini menyebabkan air tidak bisa digunakan dan ikan banyak ditemukan mati, dampak dari pencemaran limbah.

Perwakilan Ikatan Masyarakat Kasikan Peduli Sungai Tapung (IMKPST) Ulil Amri, merasa resah dengan ulah perusahaan yang sengaja membuang limbah ke sungai Tapung, karena sungai ini digunakan masyarakat.

"Saya tidak menuduh, tapi saya menduga ini limbah berasal ‎Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kebun Tandun PTPN V, yang beroperasi di Desa Talang Danto, Kecamatan Tapung Hulu.Karena untuk sungai tapung yang mengarah ke hilir, yang ada PKS hanya PTPN V saja. Tentunya ini mengarah keperusahaan Plat merah tersebut," ungkapnya.

Ulil mengatakan, kalaul bukan perusahaan milik BUMN ini pelaku pembuangan limbah, harusnya manejer PKS PTPN V ini merespon jika ada hal seperti ini terjadi. "Tetapi malah manejer tersebut memblokir nomor telpon saya, jadi gimana mau berkomunikasi dengan baik," jelasnya.

Jadi dengan hal seperti ini, sebut Ulil. Masyarakat tidak tahu kemana mau mengadu mengenai pencemaran limbah. Sebab untuk pihak Kecamatan dan Kepala Desa saja tidak merespon keluhan. " Karena ini bukan kejadian yang baru, tetapi sudah sering terjadi,"ujarnya. ***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook