Ada Temuan BPK di BUMD, Gubri: Dievaluasi 40 Hari ke Depan

Selasa, 30 Juni 2020 - 21:00 WIB  
Reporter : Hendra Nainggolan
Redaktur : Oce E Satria

Ada Temuan BPK di BUMD, Gubri: Dievaluasi 40 Hari ke Depan


KORANMX.COM, PEKANBARU--Meski Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019, namun, Pemprov Riau, akan tetap menindaklanjutinya.

Tindak lanjut ini, sebut Gubri, terkait hasil temuan BPK RI, terhadap hasil audit laporan keuangan Provinsi Riau, di tahun 2019 lalu.

Dengan alasan itu, Gubri menyatakan, pihaknya telah menyiapkan rencana aksi untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Gubri menjelaskan, temuan itu akan ditindaklanjuti dalam masa 40 hari kedepan. 

''Rencana aksi nya sudah kami tandatangani akan dilaksanakan dalam jangka waktu 40 hari,'' kata Gubri, Selasa (30/6/2020).

Salah satunya hal yang akan di evaluasi, kata Gubri adalah evaluasi terhadap penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada masa lalu. 

Temuan penyertaan modal (temuan BPK) itu, ungkap Gubri, sebenarnya yang masa lalu, kalau yang baru belum ada. 

''Meski begitu, ini akan menjadi evaluasi terhadap perusahaan daerah di Riau ini,'' terangnya.

Sebelumnya, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019. 

Opini tersebut diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai.

Hasil Pemeriksaan BPK tersebut, kemudian disampaikan kepada DPRD dan Gubernur Riau untuk segera ditindaklanjuti dan dapat digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. 

Dalam rekomendasinya, BPK meminta agar Pemprov Riau menindaklanjuti sejumlah temuan yang didapati dari hasil pemeriksaan. Di antaranya, Pemprov Riau diminta untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tetap dan pendapatan retribusi daerah, serta kekurangan volume pekerjaan.

BPK juga berharap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (stakeholders), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook