Polda Riau Akui Tangani Tujuh KasusĀ 

Polisi Usut Aneka Modus Sunat Dana Bansos

Rabu, 15 Juli 2020 - 18:38 WIB  
Reporter : Hendra Nainggolan
Redaktur : Oce E Satria

Polisi Usut Aneka Modus Sunat Dana Bansos


KORANMX.COM, PEKANBARU -- Distribusi dana bantuan sosial (Bansos) di Riau yang sempat dipertanyakan masyarakat. Mulai didalami Kepolisian Daerah (Polda) Riau.

Informasinya, ada tujuh kasus yang saat ini sedang ditangani institusi yang dipimpin Irjen Agung Setia Imam Efendi ini.

Tujuh kasus penyelewengan bansos ini, kata Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto, Rabu (16/7/2020) ditangani Polda dan Polres jajarannya.

''Ia benar ada kita (Polda,red) dan Polres menangangi dugaan penyelewengan bansos,'' terang Sunarto.

Mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Utara (Sultra) ini, merincikan, penanganan penyimpangan bansos keseluruhan ada tujuh kasus yakni yang ditangani Penyidik Polda Riau, antara lain BLT Dana Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis.

Menurut dia, bantuan yang seharusnya dibagikan kepada 125 KK oleh perangkat desa dibagikan kepada 250 KK.

''Saat ini uang BLT sudah ditarik kembali dan disalurkan kepada yang terdaftar, sedang yang belum terdaftar sudah dilaksanakan tahap verifikasi oleh Pemkab Bengkalis,'' beber Sunarto.

Selanjutnya, BLT Dana Desa Bukit Kemuning, Kecamatam Tapung Hulu,  Kampar.

Rinciannya, ada 19 KK yang bantuannya dipotong oleh ketua RT dan dibagikan kepada masyarakat yang belum terdata sebagai penerima BLT.

''Saat ini sudah ditindaklanjuti melalui Inspektorat Kabupaten Kampar dengan menarik kembali BLT dan diserahkan kepada yang sudah terdaftar serta mengajukan daftar nama masyarakat yang belum termasuk daftar penerima (tahap verifikasi),'' ujar Sunarto.

Sedangkan, yang ditangani penyidik Polres Rohul antara lain BLT dana Desa Sangkur Indah, Kecamatam Pagaran Tapah, Rohul.

''Seharusnya di sana mendapatkan BLT sebanyak 145 KK. Namun dibagikan kepada 213 KK, saat ini sedang koordinasi dengan inspektorat Kabupaten Rohul,'' terang Sunarto.

Kemudian, kasus yang ditangani penyidik  Polres Rohil antara lain, BLT Dana Desa Sungai Majo Pusako, Kecamatan Kubu Babussalam.

Dia menjelaskan, Kades di sana memotong dana bansos Rp300 ribu yang seharusnya Rp600 ribu.

''Dugaannya, dana dibagikan kepada masyarakat yang tidak terdata, saat ini uang tersebut telah dikembalikan kepada masy yang tercantum sebagai penerima, dan yang belum terdata sebagai penerima sudah diusulkan,'' beber Sunarto.

Selanjutnya, yang diselidiki adalah BLT Dana Desa Teluk Pulai, Kecatam Pasir Limau, di mana terjadi komplain tentang adanya masyarakat yang belum menerima BLT.

''Faktanya masyarakat tersebut tidak termasuk dalam daftar sebagai penerima bantuan, saat ini sudah diusulkan nama-nama dimaksud dan dalam tahap verifikasi oleh pihak Pemkab Rohil,'' ungkap Sunarto.

Lalu, penyelidikan terhadap, BLT Dana Desa Bahan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko. Di mana penyaluran BLT yang tidak tepat sasaran, karena istri PNS menerima BLT.

''Saat ini dana tersebut sudah ditarik kembali melalui inspektorat Kabupaten Rohil dan diperuntukan untuk yang berhak,'' jelas Sunarto.

Lalu, kasus yang ditangani Penyidik Polres Kuansing yakni, BLT Dana Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar. Di mana kades meminta uang kepada sebagian penerima BLT setelah bantuan disalurkan, saat ini masih proses penyelidikan.

''Secara umum disampaikan modus penyimpangan yang terjadi adalah adanya pemotongan BLT/Bansos dikarenakan adanya masyarakat yang belum masuk daftar penerima BLT/Bansos saat penyerahan dan saat ini sudah ada pengajuan terhadap masyarakat yang belum masuk daftar untuk kemudian diverifikasi oleh pihak pemerintah daerah,'' terang Sunarto.

Untuk penanganan enam kasus,  penanganannya pihaknya bekerjasama dengan APIP (Inspektorat Kabupaten), sedangkan satu kasus (Polres Kuansing) masih dalam proses penyelidikan.

Diketahuinya, Polda dan jajaran menangani lima kasus itu. Sebelumnya, Karo Penmas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono, mengeluarkan pernyataan bahwa. Saat ini Polri sedang menangani sebanyak 55 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial selama masa pandemi Covid-19. 

Ia menjelaskan, puluhan kasus itu ditangani Satgas Khusus Pengawasan Dana Covid-19 di 12 Polda.

Ia merincikan, Polda Sumatera Utara menangani 31 kasus, Polda Riau 5 kasus, Polda Banten, Polda Nusa Tenggara Timur, dan Polda Sulawesi Tengah masing-masing menangani 3 kasus.

Polda Jawa Timur, Polda Maluku Utara, dan Polda Nusa Tenggara Barat masing-masing menangani 2 kasus, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kepulauan Riau, Polda Sulawesi Barat, dan Polda Sumatera Barat masing-masing menangani 1 kasus.

Dikatakan Awi Setiyono, dari hasil penyelidikan diketahui modus penyalahgunaan bantuan sosial itu adalah pemotongan dana dan pembagian tidak merata. Alasan lain, pemotongan dana sengaja dilakukan perangkat desa dengan maksud asas keadilan bagi mereka yang tidak menerima.

Ada juga modus, pemotongan dana untuk uang lelah, pengurangan timbangan paket sembako dan terakhir adalah tidak ada transparansi kepada masyarakat terkait sistem pembagian dan dana yang diterima.

''Perkara ini masih diselidiki tanpa mengganggu jalannya distribusi bantuan,'' pungkas Awi Setiyono.***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook