Bapenda Kembali Buka Wacana Penghapusan Denda Pajak Kendaraan 

Rabu, 15 Juli 2020 - 20:34 WIB  
Reporter : Hendra Nainggolan
Redaktur : Oce E Satria

Bapenda Kembali Buka Wacana Penghapusan Denda Pajak Kendaraan 


KORANMX.COM, PEKANBARU--Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau berencana akan kembali membuka wacana penghapusan denda pajak untuk kendaraan bermotor. 

Meski sudah direncanakan, namun Bapenda masih belum menerapkan kapan waktu pelaksanaannya.

Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga, Dispenda Provinsi Riau Mohd Tahfianto menjelaskan, pihanya  rencana ini sudah diwacanakan. 

Untuk memastikan waktunya, Tahfianto mengakui, pihaknya masih akan melakukan proses evaluasi.

''Rencana ini dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19 di Riau,'' terang Tahfianto di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Riau, Rabu, (15/7/2020).

Sebelumnya, saat masa tanggap darurat Covid-19, Pemprov Riau sudah melakukan kebijakan penghapusan denda pajak untuk kendaraan bermotor. 

''Masa berlakunya sudah habis seiring habisnya masa tanggap darurat itu,'' jelasnya.

Menurutnya, pembebasan sanksi Administrasi ini diakuinya mendorong minat masyarakat membayar pajak kendaraan. 

Pelaksanaan penghapusan pajak ini, sebut Tahfianto, sudah sesuai Pergub nomor 16 tahun 2020 tentang pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor di masa covid 19 di Riau. 

Sesuai pergub itu, kebijakan ini merupakan insentif pemprov Riau bagi masyarakat terdampak ekonomi akibat wabah Covid 19. 

''Kebijakan penghapusan sanksi denda pajak kendaraan motor selama Covdi19 bertujuan mengurangi aktifitas masyarakat di luar rumah sampai status tanggap darurat dicabut,'' ujarnya.

Selain melaksanakan Pergub yang diamanahkan Gubernur Riau, Humas Bapenda Riau turut melakukan sosialisasi online dan offline poster spanduk dan billboard tentang pencegahan Covid 19 dan penerapan new normal.

Pihaknya, kata dia, bekerja sesuai perpedoman kepada Surat Edaran Menteri Kesehatan k0107Menkes/ 328/ tahun 2020 tentang panduan pencegahan dan penangan Covid -19 di tempat kerja dan industri dan pedoman Surat Edaran Gubernur nomor  171 tentang sistem kerja PNS dan non PNS dalam tatanan hidup normal baru dilingkungan Pemprov Riau.

''Hingga saat ini masih menerapkan protokol kesehatan baik di kantor induk maupun di kantor  Samsat,'' pungkasnya.***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook