APMK Sebut Ada Dugaan Sekda Kampar Sebagai Calo Pepanjangan HGU

Selasa, 21 Juli 2020 - 06:46 WIB  
Reporter : Aulia MH
Redaktur : Oce E Satria

APMK Sebut Ada Dugaan Sekda Kampar Sebagai Calo Pepanjangan HGU


KORANMX.COM, BANGKINANG - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Kampar (APMK),  berdemo di depan rumah dinas  Bupati Kampar, Senin (21/7/2020). Dalam aksi tersebut, APMK meminta   Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, tidak memberikan rekomendasi izin Hak Guna Usaha (HGU) perpanjangan untuk perusahaan sebelum hak hak masyarakat terpenuhi.

Korlap APMK David Davijul, menyampaikan untuk di Kabupaten Kampar ada 74 Perusahaan yang akan habis masa izin HGU-nya, dengan total luas keseluruhan lebih kurang 230,665 hektar. "Untuk itu kita mendesak Pemkab Kampar membuka seluruh informasi HGU untuk perusahaan yang melanggar undang- undang serta menindak perusahaan yang melanggar dan merugikan rakyat," ungkapnya.

Selain itu, kata David, sangat disesalkan, karena ada oknum pejabat Kampar yang diduga menjadi calo dalam memperpanjang. izin untuk HGU perusahaan. "Untuk itu kita meminta agar Kejaksaan Agung (Kejagung) dan KPK untuk mengusut indikasi pejabat Kampar yang menjadi calo untuk HGU," harapnya.

Saat ditanya mengenai oknum pejabat yang menjadi calo HGU tersebut, David Davijul mengatakan, "Kalau dugaan ini Sekda Kampar menjadi calo. Karena itu kita berharap aparat hukum dapat mengusutnya," jelasnya.

Lanjutnya dengan aksi ini menyuarakan sejumlah tuntutan. Pertama, berikan hak tanah untuk rakyat kabupaten Kampar bagi perusahaan yang akan habis hak guna usahanya. 

Kedua, mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang tidak serta merta memperpanjang hak guna usaha perusahaan perkebunan yang ada di provinsi Riau, terkhusus di Kabupaten Kampar jika tidak memberikan hak rakyat atas tanah. 

Ketiga, tertibkan perusahaan yang tidak memiliki hak guna usaha di Kabupaten Kampar. Keempat, cabut izin perusahaan yang terindikasi berada di dalam kawasan hutan. 

Kelima, mendesak pemerintah untuk mencabut izin bagi perusahaan perkebunan yang tidak mentaati aturan undang undang dan merugikan rakyat Kabupaten Kampar. 

Keenam, meminta Kejagung dan KPK mengusut tuntas dugaan indikasi sekretaris daerah Kabupaten Kampar yang menjadi calo hak guna usaha.

‎Kemudian David, menambahkan, politik agraria hari ini masih mewarisi politik agraria kolonial. Wujudnya adalah praktik pemberian hak guna usaha yang hanya menguntungkan korporasi. "Itu pula yang dialami oleh rakyat di sekitar perkebunan yang ada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Tanah yang begitu luas justru diberikan kepada perusahaan. Sedangkan rakyat tidak punya akses terhadap tanah," jelasnya.

Lanjutnya, ‎seharusnya tujuan HGU untuk menciptakan formasi modal nasional yang dimiliki petani, di mana keuntungan dinikmati rakyat dan direinvetasi kembali di tengah-tengah rakyat, dan itu tidak pernah terjadi.

"Karena Indonesia punya UU Pokok Agraria 1960. Dalam Pasal 12 dan 13, menguraikan, pemberian hak atas tanah bagi lapangan usaha seperti HGU, hak guna bangunan, hak pakai, memprioritaskan kepada lapangan usaha bersama, gotong royong, untuk mencegah monopoli tanah dan penghisapan manusia atas manusia. Singkatnya, HGU itu seharusnya lebih di prioritaskan untuk petani atau masyarakat setempat dalam bentuk koperasi, bukan korporasi," sebutnya

Hal ini merupakan jawaban UUPA tentang keresahan usaha agraria masyarakat yang stagnan dan harus maju dalam usaha modern, setuju dengan pertanian modern namun pemilik adalah rakyat yang memiliki spirit kolektif dan tentu saja menjawab kereselahan fragmentasi lahan karena sistem warisan dan jual beli.

Saat ini kita mendesak pemerintah Kabupaten Kampar membuka dokumen HGU perusahaan. Jangan sampai permintaan ini ditolak pemerintah dan kalangan pengusaha. Karena, Mahkamah Agung, telah memutuskan dokumen HGU adalah informasi publik yang dapat diakses terbuka.

"Kalau pemerintah tidak mau terbuka berarti banyak kebun bersertifikat HGU dengan luasan kecil namun di lapangan luasan maha dahsyat. Patut kita duga ada juga perusahaan perkebunan yang mengelola di luar HGU bahkan tidak memiliki HGU. Jangan-jangan juga banyak HGU terbit dengan mal administrasi karena memasukkan tanah dan kampung-kampung masyarakat," sebutnya

Ia meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang tidak serta merta memperpanjang HGU perusahaan-perusahan perkebunan yang ada Riau dan di Kampar secara khusus jika tidak memberikan hak rakyat atas tanah ‎"Penegak hukum terus memantau agar jangan ada persekongkolan lama antara pemerintah dan pengusaha di Kabupaten Kampar ini," pungkasnya.

Terkait adanya dugaan Sekda Kampar Yusri yang diduga sebagai calo HGU, Koranmx.com, mencoba menanyakan hal itu melalui pesan WhatsApp, namun belum ada balasan . ***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook