Kelompok Tani Tenayan Indah Hadang Petugas Pasang Plang 

Selasa, 21 Juli 2020 - 10:33 WIB  
Reporter : Hendra Nainggolan
Redaktur : Oce E Satria

Kelompok Tani Tenayan Indah Hadang Petugas Pasang Plang 


KORANMX.COM, PEKANBARU--Kelompok Tani Tenayan Indah, terus memberikan perlawanan terhadap upaya Pemko Pekanbaru menancapkan plang di lahan mereka, Senin (20/7/2020).

Sejak pagi, puluhan anggota kelompok tani ini sudah bersiaga menghadap petugas menancapkan plang. Mereka terdiri dari orang tua, kaum ibu-ibu, hingga anak-anak.

Sekitar pukul 8.00 WIB, beberapa personel Satpol PP, TNI-Polri sudah datang ke lokasi. Dengan membawa papan plang (bertuliskan milik Pemko), namun tidak mengarah ke posako kelompok tani.

Masa yang curiga, puluhan personel tidak menghampiri mereka. Kemudian mengutus beberapa orang stanby di batas lahan sebelah timur posko kelompok Tani.

Tak lama setelah itu, handphone Said Usman ketua kelompok tani berdering. Dari seberang telepon, utusannya memberi kabar, petugas sudah bersiaga di batas timur mengamankan pemasangan plang. Sehingga kebanyakan masa di posko langsung berpindah.

Sesaat tiba, Said pun berorasi dihadapan personel gabungan. Menegaskan, ia dan anggota kelompok tani lain siap mati mempertahankan hak mereka.

''Kalian tidak berhak memberikan plang ditanah kami. Bereskan dulu masalah ini, ganti rugi. Baru silahkan kalian bisa pasang plang,'' kata Said.

Said menegaskan, tidak menghalangi pembangunan yang akan dilakukan di Kawasan Industri Tenayan (KIT) ini. 

''Kami tidak menghalangi pembangunan. Tetapi, cara Pemko salah, memberikan ganti rugi kepada orang yang salah Robet Sanuri,'' tegas Said.

Nama Robet Sanuri kata Said, tidak terkait kepemilikan sah yang ganti rugi diberikan kepadanya. ''Kalau mengatasnamakan kelompok tani dia menjual itu tidak benar. Tak ada hal Robet Sanuri disini,'' tegas Said, berapi-api.

Tak lama kemudian, Said dan teman-temanya melihat keberadaan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru Burhan Gurning. Kemudian langsung didekati.

Said dan Burhan Burning sempat bersitegang, dan diteriaki masa kelompok tani.

Said menegaskan, ia siap mati apabila personel yang dibawanya nekad memasang plang. ''Saya siap mati, kalau kalian pasang plang. Jangan coba pasang, sebelum masalahnya diselesaikan,'' kata Said.

''Saya bekerja diperintahkan negara, dan menjalankan tugas,'' jawab Burhan Gurning.

''Bayar dulu ganti rugi, baru kalian bisa kerja,'' kata Said.

''Kalau masalah itu, bapak selesaikan saja di advokasi,'' kata Burhan.

''Makanya jangan pasang plang. Karena masalah ini belum selesai, ganti rugi dulu. Kami tidak menghalangi pembangunan. Tapi caranya yang benar. Kalau begini Pemko serobot lahan masyarakat. Kalau kalian pasang, kami akan bertindak,'' tegas Said. Sehingga, Burhan Gurning pergi meninggalkan masa menggunakan mobilnya.

Sejak lahan ini dibuka Kelompok Tani sejak 1982, dengan surat keterangan terbang (SKT) masalahnya baru muncul di tahun 90 an.

Dimana saat itu, ganti rugi di berikan kepada Robert Sanuri, yang lokasi lahannya diseberang sungai, bukan di lahan milik kelompok tani. 

Oleh Yahya Said warga pertama membuka lahan disana, saat itu, Safarudin Nantan yang ikut mengukur di tahun 1982.

''Kalau mulai pembukaan di tahun 1980,'' sebut Yahya. 

Saat itu, metode pengukuran masih menggunakan alat todolit atau tenol. Awalnya, ada 100 orang anggota kelompok tani, yang membuka 100 hektar. Kemudian, pembukaan kedua seluas  225 hektar.

''Saat kami buka tidak ada masalah, zaman itu lokasi ini masih hutan, kayu masih besar,'' tutur Yahya.

Sebagai tanda, saat itu, para kelompok tani langsung tanaman kopi, kelapa, kelompok besar menanam serai wangi.

Untuk izin yang sah, kata Yahya, ada dari camat Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Syahril B.

Sedangkan, masalah dengan pemerintah kota Pekanbaru ini, diakui Yahya timbul di tahun 2000 an, saat pembukaan lahan untuk jalan. 

''Informasi yang kami dapat Pemko menyatakan telah mengganti rugi kepada Robet Sanuri mengatasnamakan kelompok tani. Sebagian telah di jual oleh oknum. Awalnya luasnya 710 hektar milik kelompok tani, hingga terus berkurang,'' ungkap Yahya.

Kuasa hukum Kelompok Tani Tenayan Indah Hendra Marpaung, menegaskan, seharusnya lahan yang mereka olah menjadi lahan perkebunan harusnya diganti Pemko Pekanbaru.

''Kami belum ada mediasi sama sekali dengan Pemko Pekanbaru. Sebenarnya, ada sekitar 700 hektare lahan warga di Kawasan Industri Tenayan ini,'' kata  Hendra Marpaung.

Ia mengungkapkan, jauh sebelum adanya KIT, lahan sekitar 350 hektare yang ada di sana sudah dikelola dan ditanami masyarakat. Dahulu, pembukaan hutan di Tenayan dilakukan pada 1980. Pembukaan hutan atas izin Kecamatan Siak Hulu.

''Dahulu dibentuk Panitia Pembangunan dan Penyelesaian Surat-surat Tanah dan Pembuatan Jalan Baru (P2DB) yang kemudian kami buat Jalan Lancang Kuning. Kemudian, P2DB bertransformasi menjadi Yayasan Pembangunan Tenayan Indah,'' tutur  Hendra.

Awal dibuka, lahan ditanami berbagai tanaman. Tahun 1987, lahan bertambah menjadi 350 hektare. Pengelolaanya masih di bawah satu bendera pengelolaan yakni Yayasan Pembangunan Tenayan Indah Pekanbaru. Kemudian, yayasan membentuk Kelompok Tani Tenayan Indah.

''Sekarang, lahan yang masih kami kuasai sekitar 350 hektare. Sedangkan 350 hektare lainnya sudah 'dimakan' oleh mafia tanah lain,'' ungkap Hendra.

Maka aksi penolakan ini, sebut Hendra, karena Kelompok Tani Tenayan Indah melayangkan protes langsung ke Wali Kota Pekanbaru Firdaus. Dimana, kesannya Kelompok Tani Tenayan Indah tiba-tiba dikemas seolah-olah tidak memiliki surat tanah.

''Kami ini mengikuti prosesnya dengan benar, tanpa bayar preman. Buktinya, kami datangi kelurahan, kami datangi Pemko Pekanbaru,'' ungkap Hendra.

Menurutnya, Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) juga pernah didatangi. Namun, BPKAD tidak mau tahu.

''Akhirnya, kami mengirim surat ke Komnas HAM dan Ombudsman. Ini bukti bahwa kami sebagai pemilik yang benar dan memprosesnya dengan benar,'' beber Hendra.

Seiring waktu berjalan, dokumen lahan seluas 350 hektare milik Kelompok Tani Tenayan Indah sempat diakui pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. Namun, Pemko Pekanbaru menutup proses ganti rugi lahan Desember 2019 lalu.

Bahkan, pihaknya pernah diundang Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Pekanbaru. Sebagaimana diketahui, Kasi Datun Kejari Pekanbaru merupakan pengacara negara untuk Pemko Pekanbaru. 

''Beliau bilang akan mencoba menginventarisir. Jika benar, maka akan diganti rugi,'' ujarnya.

Dokumen lahan seluas 350 hektare milik Kelompok Tani Tenayan Indah sempat diakui pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. Namun, Pemko Pekanbaru menutup proses ganti rugi lahan Desember 2019 lalu.

Bahkan, pihaknya pernah diundang Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Pekanbaru. Sebagaimana diketahui, kasi Datun Kejari Pekanbaru merupakan pengacara negara untuk Pemko Pekanbaru. 

Setelah diteliti, Kasi Datun Kejari Pekanbaru mengatakan bahwa dokumen lahan milik Kelompok Tani Tenayan Indah berkategori satu. 

''Artinya orang punya surat, orang yang menguasai dan tahu sejarah lahan. Maka, lahan tersebut besar kemungkinan untuk diganti rugi. Sepekan kemudian, Kasi Datun Kejari Pekanbaru meminta maaf sembari mengatakan bahwa sudah tertutup ganti rugi (lahan) Desember kemarin. Kalau begitu, kami cari langkah yang lain,'' tegas Hendra.

Secara adminiatrasi, pihaknya berani dokumen lahan yang dimiliki diuji di laboratorium forensik.***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook