”OPD Korupsi, Saya Sikat”

Kamis, 06 September 2018 - 14:56 WIB   [99 Klik]

BANGKINANG—Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Dwi Antoro SH MH memberikan ketegasan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar. Memorandum of Understanding (MoU) tentang pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah antara pemerintah dengan kejaksaan bukan berarti bisa berlindung jika ada korupsi.

“Kalau OPD-nya ditemukan korupsi, akan saya sikat bersama tim. Karena kami selalu memantau apa yang dilakukan. Jadi MoU ini bukan berarti Anda bisa berlindung jika berbuat kejahatan mencuri uang negara,” tegasnya, Kamis (6/9).

Dwi Antoro menyebutkan, TP4D ini digagas agar Pemkab Kampar serta jajarannya baik kepala dinas dan kepala desa dapat berkonsultasi jika ada hal yang dapat berbenturan dengan hukum. “Kalau niat untuk konsultasi saja sudah tidak ada, berarti punya tujuan tidak baik. Karena TP4D ini sudah kita sosialisasikan dari jauh-jauh hari,” tuturnya.

Untuk itu, bagi Pemkab Kampar dan jajajarannya, dibuka pintu seluas-luasnya untuk bertanya, untuk mengemukakan masalah yang mereka hadapi jika terbentur aturan. “Karena dengan duduk bersama masalah bisa terselesaikan,” jelasnya.

Dwi Antoro tidak menampik, masih banyak OPD di Kampar yang enggan berkonsultasi. “Meski TP4D ini sudah lama kita sosialisasikan, yang konsultasi masih sedikit,” ungkapnya.

Kenali Hukum Biar Tidak Terjerat

Sebelumnya, Bupati Kampar H Aziz Zaenal mengatakan, sebagai seorang pemimpin yang memiliki amanat dalam memegang anggaran, terkadang menghadapi dilema. Terkadang ingin berbuat baik terhadap suatu perubahan atau kemajuan, akan tetapi hanya saja langkah atau prosesnya yang sering tidak sesuai dengan hukum.

“Makanya banyak para pejabat daerah sampai kepala desa terjerat hukum. Untuk itu, dalam berbuat sesuatu kenali terlebih dahulu hukum agar jauh dari hukum,” ungkapnya saat melakukan penandatanganan MoU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Kejaksaan Negeri Kampar, Rabu (5/9) kemarin.

Azis Zaenal menjelaskan, bahwa unsur-unsur pembangunan ini diawasi oleh kejaksaan dalam hal ini yang namanya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Untuk itu, bagaimana kita ini jangan sampai terjerat hukum, kasian anak dan istri kita. Pengerjaan harus sesuai dengan perencanaan serta tetap dikontrol mutu pekerjaan. Sehingga siapapun yang menilai dan memeriksa, kita tidak perlu takut,’’ sarannya.

Bupati juga mengatakan, tidak mau para kepala desa takut untuk membelanjakan dana desa. Jika khawatir atau takut, akhirnya penyerapan dana akan sedikit.

“Tujuan bapak jadi Kades bukan saja menjadi pejabat, tetapi harus ada keberhasilan. Bagaimana orang miskin di wilayah kita itu bisa dikurangi. Ingat, jangan mencari keuntungan,’’ lanjutnya. =MX19



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook