Dugaan Korupsi Kredit Fiktif BRK di Rohul

Eks Kepala Capem dan Analis Kredit Ditetapkan Tersangka

Selasa, 02 Oktober 2018 - 15:35 WIB   [103 Klik]

PEKANBARU—Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau pada bidang Pidana Khusus (Pidsus) telah melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi kredit fiktif di Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Pembantu (Capem) Dalu-Dalu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Hasilnya, dalam gelar perkara dugaan korupsi tersebut, penyidik Pidsus menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu, dilakukan setelah melalui rangkaian penyidikan yang cukup panjang, dengan menemukan adanya alat bukti yang kuat yang mengarah ke 5 orang tersangka ini.

Kelima orang tersangka tersebut, diketahui merupakan Kepala Cabang Pembantu (Capem) BRK Dalu-dalu, Kabupaten Rohul, beserta analis kreditnya.

Hal tersebut dikatakan Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Riau, Muspidauan SH MH dalam memberikan keterangan persnya.

‘’Para tersangka berinisial AA, Z, SY, AH dan terakhir MD. Mereka ini, saat itu memiliki kedudukan dalam jabatan sebagai kepala cabang hingga analis kredit,’’ ucap Mispudauan.

Salah satu tersangka berinisial AA, dalam catatan Pekanbaru MX merupakan Kepala Capem BRK kala itu. Adapun nama lengkapnya yakni Ardinal Amir.

Sejauh ini, dilanjutkan mantan Kasi Datun Kejari Pekanbaru itu, pihaknya belum ada menerima sepersen pun uang pengembalian dari kerugian negara yang disebabkan dalam dugaan korupsi tersebut.

Adapun nilainya atas perbuatan kelima tersangka tersebut, diperkirakan lebih kurang Rp32 miliar. ‘’Untuk sementara ini, kita belum menerima pengembalian uang kerugian negara dari kasus tersebut,’’ lanjut Muspidauan.

Diterangkannya, dalam melancarkan untuk menggerogoti uang bank plat merah itu, modus yang dipakai kelima tersangka tersebut dengan cara kredit fiktif. Yakni dengan cara meminjam KTP peserta pengajian kelompok tani sawit di Kabupaten Rohul.

‘’Kita juga masih mengumpulkan keterangan saksi, surat menyurat, alat bukti dan hasil pemeriksaan dari BPKP, guna melengkapi berkas perkaranya,’’ terang Muspidauan.

Untuk diketahui, dugaan kredit fiktif itu terjadi dalam rentang waktu 2010 hingga 2014. Dimana kredit berupa kredit umum perorangan itu dicairkan sekitar Rp43 miliar kepada 110 orang debitur. Umumnya para debitur itu hanya dipakai nama dengan meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Sejumlah debitur ada yang dijanjikan plasma atau pola kerjasama dalam pembentukan kebun kelapa sawit. Hal itu dilakukan karena ada hubungan baik antara debitur dengan Pimpinan BRK Cabang Dalu-dalu saat itu.

Kenyataanya, para debitur tidak menerima pencairan kredit. Mereka hanya menerima sekitar Rp100 ribu hingga Rp500 ribu karena telah meminjamkan KTP dan KK guna pencairan kredit. Kuat dugaan ada oknum BRK yang menggunakan nama para debitur untuk pengajuan kredit. =MX10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook