Dumai Terendah Vaksinasi

Saya Kehabisan Kata-Kata, Samua Sudah Kita Coba, Keluh Kepala Diskes Riau Soal MR

Rabu, 31 Oktober 2018 - 01:28 WIB   [27 Klik]

Saya Kehabisan Kata-Kata, Samua Sudah Kita Coba, Keluh Kepala Diskes Riau Soal MR


PEKANBARU--Kota Dumai menjadi daerah dengan cakupan MR terendah di Riau, yakni hanya 5,16 persen. Di daerah tersebut vaksinasi di Puskesmas sangat rendah secara keseluruhan, bahkan di Puskesmas Bukit Kayu Kapur sama sekali tidak ada anak divaksin MR dan di Puskesmas Purnama hanya satu anak.

Sedangkan, di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, yang sebelumnya juga rendah, pada akhir Oktober ini hanya bisa meningkatkan capaian hingga 29,76 persen dan 25,89 persen. Cakupan MR paling tinggi di Kabupaten Kuantan Singingi yang mencapai 66,92 persen.

Fakta tersebut diungkap  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Nazir kepada wartawan, Rabu (31/10) di Pekanbaru.

Berdasarkan data Dinkes Riau terkait cakupan vaksinasi MR hingga tanggal 30 Oktober, realisasi di Riau baru mencapai 40 persen atau sebanyak 782.263 anak. Daerah ini berada pada peringkat tiga terakhir dari 28 provinsi, dan realisasinya lebih baik dari Sumatera Barat yang mencapai 38 persen dan Aceh yang hanya 9,59 persen.

Hingga hari terakhir program vaksinasi campak atau measles dan rubella (MR) pada 31 Oktober, diperkirakan sekitar 1,1 juta anak di Provinsi Riau tidak ikut imunisasi, yang mayoritas penyebabnya akibat dampak pro dan kontra kehalalan vaksin tersebut.

"Saya sudah perkirakan sebelumnya, dengan kondisi seperti ini, pencapaian sampai akhir program ini berkisar 40 sampai 45 persen. Meski sampai akhir tahun, tidak akan bisa tercapai target 95 persen," kata Mimi Nazir.

Ketika program ini diluncurkan pada Agustus 2018, muncul reaksi pro dan kontra terutama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena vaksin yang digunakan tidak halal. Dampaknya sangat terasa karena warga hingga pemerintah daerah di Riau dan provinsi lain yang mayoritas muslim, menghentikan program tersebut.

Kementerian Kesehatan kemudian memperpanjang batas berakhirnya program nasional ini dari September menjadi sampai dengan 31 Oktober 2018. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksinasi MR hukumnya mubah, atau dibolehkan karena pertimbangan mencegah dampak buruk dari penyakit, dan hingga kini vaksin yang halal belum ada.

"Jumlah itu tidak akan banyak berubah lagi. Maksimal kenaikan cakupan dalam sehari itu hanya 0,8 persen. Saya sudah kehabisan kata-kata lagi. Semua sudah kita coba lakukan," keluh Mimi. (Eka Satria/MX)

Sumber: Antara



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook