KI Riau Launching SOP Sengketa Informasi Publik

Kamis, 08 November 2018 - 03:04 WIB   [20 Klik]

KI Riau Launching SOP Sengketa Informasi Publik

Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau Zufra Irwan saat memberikan materi dalam acara bincang transparansi bersama pimpinan redakasi media yang ada di Riau.

PEKANBARU—Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau bersama Fitra Riau menggelar acara bincang transparansi informasi publik bersama media, Kamis (8/11).

Selain itu, KI Provinsi Riau juga meluncurkan standar operasional prosedur pelayanan permohonan mekanisme sengketa informasi publik dan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.

Acara bincang transparansi itu mengusung tema “Bincang Traparansi” dengan mengahadirkan berbagai narasumber, mulai dari Ketua KI Provinsi Riau Zufra Irwan, Wakil Ketua Tatang Yudiansyah, Triono selaku Direktur Fitra Riau, Ketua PWI Riau Zulmansyah Sekedang dan Jhoni S Mundung.

Dalam acara tersebut, Ketua KI Provinsi memaparkan bahwa dengan adanya Undang undang no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mana hubungan tersebut sangat erat dengan pelaku media massa sebagai penyebar informasi kepada khalayak ramai.

Dijelaskan Zufra Irwan saat ini masih banyak badan publik di Riau yang masih tertutup memberikan informasi kepada publik. Dan tentu selaku Komisi Informasi Provinsi Riau harus mengantisipasinya agar tidak banyak lagi menerima pengaduan pengaduan.

Tak hanya itu, Wakil Ketua KI Provinsi Riau Tatang Yudiansyah menjelaskan bahwa setiap badan ekeskutif, legislatif dan Yudikatif yang menggunakan anggaran dari negara berkewajiban memberikan informasi kepada publik.

Fitra Riau menilai saat ini masih banyak publik dan pemerintah belum proaktif dalam meminta dan memberikan informasi dan ini tentu saja akan menghambat perkembangan peyebaran informasi kepada publik.

Sementara, menurut Zulmansyah Sekedang selaku Ketua PWI Riau bahwa dengan Undang undang No 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik akan sangat membantu media dalam mencari dan mendapatkan berita ekslusif.

Untuk mewujudkan hal tersebut setiap penyelenggara negara harus terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

‘’Jika setiap penyelenggara negara patuh dengan Undang undang Nomor 14 tahun 2008, maka banyak media yang memberikan berita eksklusif kepada pembaca,’’ ujarnya. =MX12



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook