UMK Inhil 2019 Rp2,750.618

Jumat, 09 November 2018 - 03:27 WIB   [8 Klik]

UMK Inhil 2019  Rp2,750.618


INHIL--Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk tahun 2019 telah disepakati sebesar Rp2.750.618.96. Ketentuan upah minimum ini direalisasikan dalam sidang dewan pengupahan.

Pembahasan tersebut diadakan di aula kantor Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi, Jalan Keritang Tembilahan belum lama ini.

Dalam rapat tersebut dibahas secara bersama antara pemerintah, karyawan dan pengusaha yang tergabung dalam organisasi serikat pekerja Indonesia dan Asssosoasi Pengusaha Indonesia. Upah menimum Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 naik sebesar Rp204.456,82 dari tahun sebelumnya atau mengalami kenaikan 8,3 persen.

Pembina Dewan Pengupahan Inhil Drs Afrizal mengatakan, dalam menentukan besaran kenaikan upah pihaknya berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Pasal 44 ayat (2) tentang pengupahan.

“Dalam peraturan itu sudah jelas rumus cara menghitung kenaikan upah, jadi kita tidak perlu lagi berdebat panjang lebar cukup dengan berpedoman pada rumus yang sudah ditentukan,” kata Afrizal saat diwawancarai wartawan.

Dijelaskan Afrizal, rumus tersebut dihitung berdasarkan inflasi nasional ditambah dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi inflasi nasional sebesar 2,88 persen, pertumbuhan ekonomi nasional 5,15 persen dapat hasil 8,3 persen.

“8,3 persen dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan di Inhil Rp2.546.162,14 maka dapatlah hasil 204.456,82. Terakhir kita jumlahkan dapatlah hasil upah minimum kabupaten Rp2.750.618,96,” terang Afrizal yang juga menjabat sebagai Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan Pemkab Inhil.

Selanjutnya upah minimum yang telah disepakati ini akan diteruskan ke Gubernur Riau untuk mendapatkan SK, dengan demikian pada tahun 2019 upah minimum Rp2.750.618,96, sudah dapat diterapkan perusahaan- erusahaan yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir.

Sementara itu Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi H Masdar menegaskan, setelah ditetapkan dengan SK Gubernur maka UMK wajib diterapkan, jika melanggar akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jadi dalam setiap tahunnya itu memang kita upayakan untuk terus naik meskipun tidak terlalu banyak sesuai dengan perhitungan dengan rumus yang kita lakukan. Diadakan sidang dewan pengupahan untuk bertukar pikiran terkait pengupapahan. Pada intinya kita ingin perusahaan tetap sehat dan karyawan sejahtera,” ungkap Masdar.
Kenaikan UMK sesuai dengan ketentuan hanya pada batas ambang 12 persen pertahun. Sedangkan untuk kenaikan UMK di Inhil masih dalam katagori sedang.***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook