Rizal Ramli: KPU Konyol, Quo Vadis

Minggu, 06 Januari 2019 - 19:05 WIB   [104 Klik]
Redaktur : Oce E Satria

Rizal Ramli: KPU Konyol, Quo Vadis


KORANMX.COM, JAKARTA - Ekonom senior yang juga mantan menteri, DR Rizal Ramli (RR) menyayangkan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membocorkan soal untuk debat capres 2019. Ia menilai hal itu adalah sebuah kemunduran dalam demokrasi.

Ia bahkan membandingkan dengan Pemilihan Ketua Dewan Mahasiawa ITB pada 1978 yang disebutnya seru.

"Pada tahun 1978, Pemilihan Ketua Dewan Mahasiswa ITB dilakukan secara demokratis dan langsung, tidak bertahap seperti biasanya (pilih senator dulu baru Ketua DM). Ada seri debat yang seru. Ini kok KPU mau buat demokrasi mundur dengan bocorkan materi debat. Quo vadis KPU?" cetus RR dalam tweetnya, Ahad (6/1/2019).

Selain itu RR merujuk dua pemilu yang dinilainya sebagai pemilu paling jujur, adil, effisien dari segi biaya yakni Pemilu 1955 dan 1999.

"Tahun 1999, karena Habibie menghayati betul arti pemilu yg demokratis, angkat Rudini dan Bang Buyung Nasution jadi Ketua dan  Wakil Ketua KPU. Integritas dan leadership mereka hasilkan Pemilu terbaik ," kata RR.

Rizal sangat menyayangkan beberapa kebijakan KPU yang disebutnya konyol.

"Gara-gara  kekonyolan KPU, bolehkan orang gila milih, batalkan visi dan misi, bocorin materi debat, ini malah merugikan Mas Jokowi . Malu-maluin aja. Kemunduran untuk demokrasi," sesalnya.

Sementara itu sejarawan JJ Rizal juga ikut mengecam keputusan KPU. JJ Rizal menganologikan dengan ujian nasional SD,SMP, dan SMA. Menurutnya, jika ujian nasional bocor, itu aib besar bahkan kriminal karena menghilangkan kepercayaan ukuran penilaian pencapaian standar kompetensi

"Maka kesepakatan menyodorkan bocoran ujian kepemimpinan nasional jelas suatu persekongkolan jahat yang membahayakan negara," kecamnya.

Namun Indra J Piliang, politi Golkar yang juga pendukung Jokowi melontarkan pandangan lain.

"Kalau penjabaran visi, misi dan program yang dianggap sebagai pangkal tolak kenapa Debat Pilpres 2019 dibuat seperti yang sekarang diketahui publik, kan masing-masing kontestan punya naskahnya? Tinggal dibaca, diperbanyak, diperluas, disebarkan. Debat justru mencari "titik api" dua naskah itu," katanya..

Ia berpendapat, naskah sudah ada, tinggal uji atas naskah yang sudah ada itu sebagai referensi.

"Debat bisa mengacu kepada teks, bisa juga konteks dari teks. Tidak ada yang kosong. Dalam semiotika, teks tidak terbatas hanya kepada yang tertulis. Seluruh ruang kosong yang melingkupi juga disebut teks," urainya.

Namun, IJP menilai, di sisi lain, masalah terbesar yang dihidangkan terkait  Debat Pilpres 2019 ini adalah sempitnya ruang untuk berdebat, berpolemik, hingga turunnya minat mahasiswa untuk masuk kelompok debat atau kekompok  studi.

"Masalah yang kita lihat sekarang hanya hilir dari hulu sungai yang terputus," ujarnya.

"KPU seperti tak mengambil perbandingan Debat Pilpres 2019 dengan debat-debat di negara lain. KPU studi banding, dianggap pelesiran. Akibatnya, KPU seperti tak punya preferensi debat yang baik itu seperti apa," tanda penulia novel 'Pinangan dari Selatan' itu. **



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook