Korupsi Pembangunan Gedung Fisipol

Jaksa Terima Vonis Mantan PD II UR dan Rekanannya

Senin, 07 Januari 2019 - 15:37 WIB   [19 Klik]

Jaksa Terima Vonis Mantan PD II UR dan Rekanannya


PEKANBARU--Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru pada bidang Pidana Khusus (Pidsus), tidak menyatakan banding atas vonis majelis hakim terhadap mantan Pembantu Dekan (PD) II Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Riau (UR) Heri Suryadi, bersama rekanannya, Ruswandi.

Atas hal itu, Heri dan Ruswandi kini berstatus terpidana dalam perkara korupi dana pembangunan gedung Fisipol yang merugikan negara Rp940 juta lebih.

Dimana, dalam putusan majelis hakim itu, Heri dan Ruswandi divonis bersalah, dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun, denda Rp50 juta atau subsidair 3 bulan penjara.

Terkait dengan uang pengganti kerugian negara, oleh majelis hakim dibebankan kepada Ruswandi. Dalam putusan majelis hakim itu, Ruswandi diwajibkan membayar Rp940.245.271,82.

Jika tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Terkait dengan kerugian negara itu, Ruswandi telah menitipkan uang sebanyak Rp350 juta kepada pihak kejaksaan.

“Keduanya (Heri dan Ruswandi), maupun Jaksa tidak mengajukan banding, setelah batas waktu yang ditentukan selama 7 hari kedepan setelah pembacaan putusan,” ucap Panitera Muda (Panmud) Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru, Denni Sembiring SH saat dikonfirmasi Pekanbaru MX, Senin (7/12).

Heri dan Ruswandi divonis bersalah oleh majelis hakim pada Kamis (27/12) lalu. Dimana, dalam putusannya, keduanya terbukti bersalah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Karena tidak mengajukan banding dari kedua belah pihak (terdakwa dan Jaksa), maka putusan hakim dinyatakan inkrah,” terang Denni.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pekanbaru, menuntut keduanya dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun, denda Rp50 juta atau subsidair 6 bulan penjara.

Sama halnya dengan vonis hakim, dalam tuntutan JPU, uang pengganti kerugian negara itu juga dibebankan kepada Ruswandi.

Untuk diketahui, Heri Suryadi juga merupakan terpidana kasus korupsi dalam perkara korupsi pengadaan Program Integrasi Akademik dan Administrasi Universitas Maritim Raja Ali

Haji (Umrah) Batam, Provinsi Riau. Ia divonis dengan penjara selama 1 tahun 5 bulan.

Sementara itu, Ruswandi merupakan mantan karyawan PT Waskita Karya (WK) selaku Komisaris PT Usaha Kita Abadi yang mengerjakan proyek pembangunan gedung Fisipol. Ia juga menjadi terdakwa dalam perkara perusakan plang nama, namun divonis bebas.

Selain Heri dan Ruswandi, ada 3 orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah ZD selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) bergelar Doktor sekaligus dosen di UNRI, BJ selaku pihak swasta dan EG selaku PNS. Namun, ketiga tersangka ini belum dilakukan penahanan dan diadili.

Dalam dakwaan JPU, dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan gedung Fisipol Unri terjadi pada 2012 lalu dan gagal hingga dua kali.

Akibatnya, panitia lelang melakukan penunjukkan langsung untuk menentukan pelaksana kegiatan.

Sesuai aturan, proyek hanya boleh dikerjakan oleh peserta lelang yang telah mendaftar karena dalam pendaftaran, peserta pastinya membuat surat keterangan penyanggupan. Namun oleh panitia lelang dipilihlah rekanan yang tidak sama sekali mendaftar.

Proses penunjukkan tersebut dilakukan oleh panitia lelang bersama ketua tim teknis kegiatan. Kontrak kerja ditandatangani oleh direktur rekanan yang diduga dipalsukan di depan panitia lelang.

Dalam pengerjaannya, pada akhir Desember 2012 pekerjaan hanya selesai 60 persen tapi anggaran tetap dicairkan 100 persen.

“Disinyalir ada kongkalikong antara tim teknis yang menyatakan kalau pengerjaan sudah 100 persen,’’ kata Oka.

Meskipun bermasalah, perusahaan rekanan tidak diblacklist oleh panitia dan juga tidak dikenakan denda.

Menurut aturan, besaran denda adalah 5 persen dari total anggaran yang diyakini sebesar Rp9 miliar yang bersumber dari APBN Perubahan tahun 2012.***

 



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook