Banyak Jalan Rusak

Wakil Pimpinan DPRD Minta Lakukan Tambal Sulam

Rabu, 09 Januari 2019 - 15:46 WIB   [87 Klik]

Wakil Pimpinan DPRD Minta Lakukan Tambal Sulam

Jalan Soekarno Hatta dan Darma Bhakti Sigunggung, Pekanbaru.

PEKANBARU--Musim penghujan yang terjadi beberapa waktu lalu, membuat sejumlah ruas jalan banyak yang rusak parah. Seperti di Jalan Darma Bhakti, Sigunggung dan di kawasan Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, termasuk di jalan-jalan lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.

Kondisi jalan rusak ini mengancam keselamatan pengguna jalan atau pengendara yang melintas, sehingga pemerintah harus bertanggungjawab jika tidak ingin dituntut masyarakat.

Berdasarkan UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Pemerintah daerah maupun pusat bisa dikenakan sanksi jika membiarkan jalan rusak, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban akibat kecelakaan.

Bila belum dapat dilakukan perbaikan jalan rusak, maka penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Pada Pasal 273 menyebutkan, setiap penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan atau kerusakan kendaraan, dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp12 juta.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru dari Fraksi PAN, Nofrizal mengungkapkan, kondisi jalan yang rusak dan berlubang memang sangat mudah ditemukan di Pekanbaru. Namun akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemko Pekanbaru, maka tidak semua jalan bisa diperbaiki.

''Kalau ada kondisi jalan yang rusak, lantas dibiarkan pemerintah, lalu ada masyarakat yang jatuh maka masyarakat bisa menuntut pemerintah. Jangan tunggu jalan diperbaiki, kan bisa dilakukan sistim tambal sulam. Meski tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah anggaran untuk perbaikan jalan pada tahun 2019 ini, namun pihak Dinas PUPR Pekanbaru sudah bisa bekerja, setidaknya dengan melakukan sistim tambal sulam,'' ungkap Nofrizal.

Nofrizal menambahkan, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Pekanbaru juga bisa mengeluarkan informasi tentang mapping (pemetaan) klasifikasi jalan yang ada di Pekanbaru.

Pasalnya, tidak seluruh jalan merupakan tanggung jawab Pemko Pekanbaru karena ada status jalan provinsi di bawah kewenangan Pemprov Riau dan satus jalan nasional yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

''Saya tidak tahu apakah anggaran kita besar atau kecil, tapi karena ini tahun anggaran baru ya pelaksanaannya (perbaikan jalan) harus cepat. Bila perlu kalau kurang, kita tambah dari APBD-P,'' sebut Nofrizal. ***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook