Dituntut 20 Bulan Penjara

Tiga Terdakwa RTH Ajukan Pledoi

Minggu, 10 Maret 2019 - 15:45 WIB   [18 Klik]

Tiga Terdakwa  RTH Ajukan Pledoi


PEKANBARU—Tiga terdakwa korupsi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tugu Integritas Jalan Achmad Yani akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sebelumnya mereka dituntut 20 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Selasa (5/3) lalu.

Ketiga terdakwa yakni, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Riau Ichwan Sunardi, Sekretaris Pokja ULP Hariyanto dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yusrizal.

“Setelah tuntutan dibacakan, ketiga terdakwa mengajukan pledoi,” ucap Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru, Yuriza Antoni SH saat dikonfirmasi Pekanbaru MX, Ahad (10/3).

Selain dituntut satu tahun 8 bulan, ketiganya juga dibebankan membayar denda Rp50 juta atau subsider 3 bulan penjara. Menurut JPU, ketiganya terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Terkait dengan pledoi ketiga terdakwa, sidangnya dijadwalkan pada Selasa (12/3). “Selasa besok jadwal sidang mendengarkan pledoinya,” tambahnya.

Berdasarkan isi dakwaan JPU, ketiga terdakwa didakwa turut serta secara bersama-sama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air (Ciptada) Riau Dwi Agus Sumarno, Yuliana J Bagaskoro selaku rekanan dan dari pihak konsultan pengawas Rinaldi Mugni.

Juga termasuk Direktur PT Panca Mandiri Consultant Reymon Yundra dan seorang staf ahlinya Arri Arwin serta, Kusno yang merupakan Direktur PT Bumi Riau Lestari (BRL).

Terhadap enam orang selain ketiga terdakwa itu, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri telah menjatuhkan vonis atau hukum pidana penjara.

Dalam dakwaan itu, mereka (ketiga terdakwa dan 6 orang tersebut), telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp935 juta. Dimana dalam proyek RTH itu, ditemukan adanya rekayasa pengaturan tender dan rekayasa pada pengadaan proyek yang dianggarkan dengan dana APBD sebesar Rp14 miliar lebih. =MX10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook