Dakwaan Dugaan Korupsi Dispora Riau Rampung

Senin, 11 Maret 2019 - 15:58 WIB   [84 Klik]

Dakwaan Dugaan Korupsi Dispora Riau Rampung


PEKANBARU—Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah merampungkan isi dakwaan dua tersangka dugaaan korupsi kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau. Hal ini dikatakan Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Pekanbaru, Yuriza Antoni SH saat dikonfirmasi Pekanbaru MX, Senin (11/3).

“Sudah siap (dakwaannya). Besok (Selasa) kita limpahkan ke pengadilan,” ucapnya.

Dalam dugaan korupsi ini, tersangka adalah Mislan, salah satu Kepala Bidang (Kabid) di Dispora Riau sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kegiatan dan Abdul Haris selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Ditambahkan Yuriza, pihaknya telah menyiapkan 9 orang JPU untuk membukti perbuatan kedua tersangka di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. “Tim JPU ada 9 orang, gabungan dari Kejati Riau dan Kejari Pekanbaru,” tambahnya.

Untuk diketahui, Mislan dan Abdul Haris ditetapkan sebagai tersangka sejak 2 Mei 2018 lalu oleh penyidik Pidsus Kejati Riau. Itu setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti terkait keterlibatan keduanya dalam penyimpangan kegiatan yang dikerjakan tahun 2016 lalu itu.

Dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi dalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di Dispora Riau dengan menggunakan dana dari APBD Perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2016 sebesar Rp21 miliar.

Anggaran sebesar itu diketahui dipecah-pecah dalam beberapa proyek dengan dilakukan penunjukan langsung (PL). Dengan banyak proyek yang dipecah, dimungkinkan adanya beberapa orang PPTK, yaitu Abdul Haris, Joko Suyono, Heriza dan Yosian Yacoob. Dari empat PPTK itu, baru Abdul Haris yang ditetapkan sebagai tersangka, sisanya masih berstatus saksi.

Dalam perkara ini, pihak Kejati Riau juga telah menyelamatkan uang atas kerugian negara. Setidaknya, sudah ada Rp2 miliar uang yang dikembalikan ke kas negara. Pada proses penyelidikan dikembalikan sebanyak Rp1,6 miliar. Uang ini langsung disetor ke kas daerah.

Pada proses penyidikan, dikembalikan sebanyak Rp500 juta. Sementara hasil temuan BPK terhadap kegiatan Dispora Riau tahun 2016, dinyatakan ada kelebihan bayar senilai Rp3,6 miliar.

Terhadap para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Jo Pasal 12 huruf (i) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. =MX10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook