Dugaan Korupsi Penerbitan SKPD di Samsat P19

Senin, 11 Maret 2019 - 16:05 WIB   [43 Klik]

Dugaan Korupsi Penerbitan SKPD  di Samsat P19


PEKANBARU—Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengaku belum menerima berkas perkara dugaan korupsi pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) di Sistem Pelayanan Satu Atap (Samsat) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau. Kasus ini ditangani penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Riau.

Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah D, aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Samsat dan J yang merupakan pegawai honorer.

“Masih P-19 (berkas dikembalikan untuk dilengkapi). Itu sesuai dengan petunjuk jaksa peneliti),” kata Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Riau Muspidauan SH MH saat dikonfirmasi Pekanbaru MX, Senin (11/3).

P-19 perkara ini sudah cukup lama. “Perkara ini memang agak susah, makanya agak lama. Tetapi, penyidik selalu memberikan laporan secara tertulis terkait perkembangan penyidikannya,” terangnya.

Dijelaskannya, lamanya berkas masuk dikarenakan adanya petunjuk jaksa peneliti yang meminta penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Dimana, dalam petunjuk itu, jaksa peneliti meminta kepada penyidik untuk membuktikan aliran uang dalam dugaan korupsi tersebut.

“Jadi begini, contohnya ada 1 showroom membayar pajak untuk 10 kendaraan, dengan biaya Rp10 juta. Ternyata uang pajak yang sudah disetorkan itu, dipotong Rp4 juta di sana (Samsat). Nah, yang punya kewenangan atau kebijakan di sana untuk pemotongan itu yang sedang dicari,” jelasnya.

Untuk diketahui, dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,7 miliar. Dugaan korupsi ini terbongkar saat anggota kepolisian lalu lintas merazia sebuah mobil yang melanggar rambu lalu lintas.

Saat surat-surat kendaraan diperiksa, ditemukan kejanggalan pada surat ketetapan pajak daerah.

Surat itu dikeluarkan tanpa persetujuan Ditlantas Polda Riau. Dari penelusuran yang dilakukan, setidaknya 400 kendaraan memiliki surat ketetapan pajak daerah yang tidak wajar.

Tahun 2016 lalu, Polda Riau merilis dan dimuat dalam berbagai pemberitaan bahwa sudah menetapkan empat pegawai Dispenda Riau sebagai tersangka korupsi pajak kendaraan bermotor. Namun setahun setelah itu, tersangka berubah menjadi dua orang. Mereka adalah D dan J.

Kedua tersangka merupakan operator input data pajak di Dispenda. Tersangka dinilai mengetahui sistem program data yang dimasukkan ke database Dispenda Riau.

Namun, penanganan kasus itu tidak mengalami perkembangan berarti. Penyidik tidak kunjung menyerahkan berkas dan tersangka atau tahap II ke Kejaksaan Tinggi Riau. Sehingga, jaksa mengembalikan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP).

Belakangan, penyidik Polda Riau kembali melakukan penyidikan ulang di bawah kendali Kombes Pol Gidion. Dalam perjalanan kasus tersebut, akhir 2017 lalu penyidik juga telah menggeledah Kantor Bapenda Riau dan menyita sejumlah dokumen. =MX10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook