DLH Sanksi PT Balam Sawit Sejahtera

Selasa, 12 Maret 2019 - 15:50 WIB   [11 Klik]

DLH Sanksi PT Balam Sawit Sejahtera


BAGANSIAPIAPI—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rokan Hilir akan memberi sanksi berat kepada PT Balam Sawit Sejahtera (BSS) di Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako. Perusahaan itu dinilai tidak mengindahkan peringatan dan saran.

Kepala Dinas DLH Rohil Suwandi SSos mengatakan, sebelumnya telah dilakukan verifikasi ulang terhadap laporan masyarakat terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Balam Sawit Sejahtera (BSS). Verifikasi itu dilakukan guna perbaikan lingkungan yang telah tercemar.

“Kemarin itu kita sudah verifikasi ulang, tapi ada kegiatan perbaikan lingkungan yang tidak dilaksanakan oleh PT BSS,” kata Suwandi.

Seterusnya, pihaknya akan memberikan sanksi berat kepada pihak perusahaan ini apabila tak kunjung melakukan apa yang telah DLH surati. Karena, pencemaran lingkungan yang telah dilakukan memang terbukti adanya.

Adapun tindakan yang wajib segera dilakukan oleh PKS PT Balam Sawit Sejahtera adalah, melakukan perbaikan bendung atau tanggul air rawa bercampur air limbah yang melebihi baku mutu yang jebol.

Kemudian melaksanakan penanaman pepohonan (penghijauan) dengan tanaman yang berdaun banyak seperti tanaman puring, lidah mertua, sri rejeki, monstera dan pandan bali serta bunga-bunga wangi seperti melati, gardenia, sedap malam, quisqualis atau kemuning di sekeliling areal IPAL untuk mengurangi bau.

Lalu melaksanakan penanaman tanaman di jalur hijau (seperti tanaman bambu) dengan kerapatan tinggi di sekeliling pabrik untuk menetralisir kebisingan, melaksanakan pembuatan sistem drainase pabrik dengan memisahkan drainase air hujan dengan drainase air cucian pabrik.

Untuk drainase air cucian pabrik, sistem dibuat dengan muara ke oil trap untuk menampung ceceran minyak dan oli yang terbawa.

Melaksanakan penanaman pepohonan (penghijauan) di sekeliling IPAL dan kompleks PKS untuk mengurangi bau dari limbah cair pabrik, melaporkan pelaksanaan RKL-RPL setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Melakukan pemantauan air limbah setiap bulannya, pengukuran debit air limbah setiap hari, pencatatan PH setiap hari, pemantauan air sumur pantau setiap enam bulan sekali dan produk atau bahan baku bulanan senyawanya.

Melaporkan hasil pemantauan air limbah setiap bulannya, pengukuran debit air limbah setiap hari, pencatatan PH setiap hari, pemantauan air sumur pantau setiap enam bulan sekali dan produk/bahan baku bulanan senyatanya ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Melaporkan hasil pemantauan emisi, kebauan dan kualitas udara ambien sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengurus izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 ke Bupati Rokan Hilir melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, melakukan pengelolaan lanjutan limbah B3 kepada pihak yang berizin, melakukan pencatatan limbah B3 yang dihasilkan ke dalam bentuk log book dan neraca limbah B3, melaporkan pengelolaan limbah B3 ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Total ada 13 item yang harus mereka laksanakan. Karena pencemaran lingkungan dari limbah itu sangat mengganggu. Terutama soal bau limbah yang sangat menyengat,” pungkasnya. =mx/pr



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook