Pengemplangan Pajak Sinar Mas

Komisi III DPRD Riau Gandeng Walhi

Selasa, 12 Maret 2019 - 16:34 WIB   [57 Klik]

Komisi III DPRD Riau Gandeng Walhi


TEMUAN dugaan pengemplangan pajak Sinar Mas terus berlanjut. Komisi III DPRD Riau, udah melakukan rapat terkait penyelesaian dengan pihak manajemen perusahaan tersebut.

Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby, kepada Pekanbaru MX mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat bersama Sinar Mas dan melibatkan NGO.

‘’Memang belum mendapatkan hasilnya. Rencana, akan ada rapat kedua kalinya. Dengan melibatkan NGO,’’ ungkap Suhardiman Amby, Selasa (12/3) siang.

Jadwal rapat tersebut, kata Suhardiman Amby, sedang disusun badan musyawarah. NGO yang dilibatkan ini, kata Suhardiman antara lain Walhi dan Jikalahari. ‘’Waktu rapatnya sedang disusun oleh badan musyawarah,’’ ungkap Suhardiman.

Terpisah, Koordinator Walhi Riko Kurniawan dikonfirmasi terkait, rencana pertemuan gabungan tersebut mengatakan, memang benar pihaknya dilibatkan dalam rapat dengan pihak Sinar Mas terkait dugaan pengemplangan pajak tersebut.

‘’Kemarin sudah pertemuan pertama, selanjutnya akan ada pertemuan rapat kedua,’’ ungkap Riko.

Terkait permasalahan ini, Riko mewakili Walhi mengatakan, pihaknya mendorong temuan DPRD Riau ini bisa di follow up oleh Dispenda untuk mengecek hasil temuan itu.

Pihaknya berharap, Dispenda dapat fokus menemukan permasalahan tersebut. Dengan objektif melihat jika terjadi pelanggaran atau tidak. ‘’Atas temuan ini, kita berharap Dispenda segera mengecek kebenarannya,’’ kata Riko.

Menurutnya, jika nanti ditemui terjadi pelanggaran. Maka pihak Perusahaan (Sinar Mas, red) harus membayar pajak dan denda serta sangsi diberikan.

‘’Kalau memang bersalah, kita harap perusahaan patuh. Dan pihak terkait memberikan sangsi. Kemudian, membayar denda,’’ singkat Riko.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Riau melakukan hearing bersama Manajemen PT Sinar Mas, beberapa waktu lalu. Hasilnya, sebanyak 19 belas Perusahaan Sinar Mas diduga telah melakukan pengemplangan pajak yang terbilang cukup besar yakni Rp400 miliar di tahun 2018 lalu.  

Dugaan pengemplangan pajak ini, disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby, Rabu (27/2) siang. Menurut politisi Hanura ini, hasil itu didapat setelah melakukan perhitungan terhadap kekurangan bayar pajak Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Sedangkan, menurut laporan yang diterima pihaknya dari Pemprov Riau dan Sinar Mas. Mereka hanya menyetor sebesar Rp84 miliar pada tahun 2018 lalu.

‘’Kita hitung potensinya sesuai dengan p16, besaran pajak Rp8.400 /ton. Sedangkan kapasitas ton kayu di pabrik Indah Kiat yaitu 12 juta pertahun. Berarti potensi pajaknya Rp1,8 triliun,’’ ungkap Suhardiman Amby.

Namun, jika dilakukan penghitungan dengan mensimulasikan kayu di pabrik dari Riau terhitung 50 persen. Sehingga, pihaknya menemukan ada angka sebesar Rp540 miliar.

Sementara itu, seusai P64, bahwa pembagian pajak dibagi menjadi 80 persen untuk pemerintah pusat. Maka sehingga diduga hak pajak untuk Riau digelapkan oleh pihak perusahaan.

‘’Setelah kita hitung, hak pajak sebesar 400 miliar. Namun, dari pengakuan Edi Haris, mereka telah menyetor uang Rp84 milliar. Sehingga, ada penggelapan pajak sebesar Rp400 miliar,’’ ujar Suhardiman.

Untuk diketahui, nama perusahaan yang tergabung dari anak Sinar Mas adalah PT Indah Kiat Pulp and Paper, PT Arara Abadi, PT Satria Perkara Industri, PT Perawang Sukses Perkasa Industri. Kemudian PT Ruas Utama Jaya, PT Riau Abadi Lestari, PT Sekato Pratama Makmur.

Selanjutnya, PT Bukit Batu Hutani Alam, PT Agung Satria Perkasa Agung Serapung, PT Riau Perkasa, PT Balai Kayang Mandiri, PT Rimba Mandau Lestari, PT Bina Duta Laksana, PT Riau Indo Agropalma, PT Bina Daya Bentala dan PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa.

Paska Hearing kemarin, lanjut Suhardiman Amby, pihak Sinar Mas mengatakan, akan menindaklanjutinya. ‘’Saat ini kita menunggu respon dari manajemen Sinar Mas,’’ kata Suhardiman. ***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook