Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemprov Riau Masih Dibahas

Selasa, 09 April 2019 - 13:58 WIB   [25 Klik]
Reporter : Hendra Nainggolan
Redaktur : Oce E Satria

Perubahan  Struktur Organisasi dan Tata Kerja  Pemprov Riau Masih Dibahas


KORANMX.COM, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov) Riau, menyatakan pembahasan rencana perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di (Pemprov) Riau masih dalam tahap penyusunan. Direncanakan sebelum akhir bulan ini, ditargetkan sudah dibawa ke Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

‘’Prediksinya kita bulan ini sudah dibahas di kementerian. Mudah-mudahan bisa selesai. Ini terkait dengan program kerja 2020,’’ kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, Selasa  (9/4/2019).

Sekda berharap, dalam waktu tidak lama lagi rancangan penyusunan OPD baru sudah diselesaikan. OPD terkait terus memaksimalkan rancangan dan kajian OPD baru ini. Seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dari sisi personil, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dari sisi pengembangan kapasitas dan karir.

‘’Mesti, kita siapkan bahannya. Secara teknis, pengaturan kelembagaan. Kan Ada persyaratan minimal, urusan dan lainnya, baru kita bawa ke DPRD Riau,’’ ujarnya.

Kemudian setelah semuanya tuntas barulah dibawa ke DPRD Riau untuk dilakukan kajian lagi sebelum dikeluarkan Perda, sebagai dasar dari pembentukan OPD yang telah diusulkan.

‘’Artinya dibawa ke DPRD Riau itu, justifikasinya sudah dari aspek regulasi,’’ kata dia.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah mempersiapkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Riau. Dimana dalam Perda tersebut Pemprov Riau memiliki 40 Organisasi Perangkat Daerah. Rincianya ada 25 dinas dan 7 badan dan 3 asisten dan beberapa biro.

Revisi Perda nomor 4 Tahun 2016 tersebut dilakukan menyusul adanya keinginan Gubernur Riau (Gubri) yang baru, Syamsuar, untuk mengurangi jumlah OPD dari 40 OPD menjadi 37 OPD. Pengurangan tersebut ada beberapa dinas yang dilebur dan digabungkan, namun ada juga beberapa dinas yang dipisahkan.

Ada 4 OPD yang akan direvisi dan diharmonisasikan di Biro Hukum Pemprov Riau. Ke-4 OPD yang akan direvisi tersebut adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Tanaman Pangan Holtikulturan dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Riau yang ada saat ini akan dijadikan dalam satu menjadi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH). Sedangkan Dinas Perkebunan (Disbun) akan dipisah dan dibuat dinas sendiri.

Selanjutnya ada dua dinas yang akan digabung menjadi satu, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdukcapil P2KB) akan digabung menjadi satu dinas menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DP3A P2KB).

Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Penduduk (Perkim) akan lebur menjadi satu menjadi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Terkahir, Dinas Perindustrian dengan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, akan digabungkan menjadi satu dinas menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menegah.***



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook