Kadispora Riau Terima Uang Rp5 Juta

Selasa, 09 April 2019 - 15:35 WIB   [86 Klik]
Reporter : Fanny Rizano
Redaktur : Raja Mirza

Kadispora Riau Terima Uang Rp5 Juta

Kadispora Riau, Doni Aprialdi usai memberi keterangan pada sidang lanjutan dugaan korupsi sarana dan prasarana Dispora Riau

KORANMX.COM, PEKANBARU—Kepala Dispora Provinsi Riau Doni Aprialdi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (8/4/2019) Dia dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi sejumlah proyek sarana dan prasarana di Dispora Riau.

Dalam perkara ini, ada dua orang terdakwa. Mislan selaku Kabid Sarana dan Prasarana di Dispora Riau sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut serta Abdul Harris selaku PPTK.

Dalam sidang yang digelar pada malam hari itu, Doni mengatakan bahwa proyek yang dikerjakan pada tahun 2016 itu, ada 147 item pekerjaan. Doni awalnya mengaku takut untuk menandatangani Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).

“Saya sempat menanyakan mengenai proyek-proyek ini kepada Kepala Bappeda. Awalnya saya tidak mau menandatangani DPPA itu. Karena saya takut, itu proyek kan dipecah-pecah. Nilainya Rp20 miliar lebih dan itu PL (penunjukkan langsung) semua,” ucapnya.

Namun dia tidak begitu memperhatikan proyek-proyek di Dispora tersebut. “Saya tidak memperhatikan kali pekerjaannya. Pekerjaannya seperti ada di gelanggang remaja, seperti pagarnya. Terus ada pengecatan, perbaikan plafon, pengadan komputer, pembuatan pagar. Ada banyak, saya tidak ingat,” terangnya.

Dalam kesaksian Doni itu, pekerjaan dalam proyek di Dispora Riau pada waktu itu, sudah tersusun rapi. Ia hanya melakukan penandatanganan saya. Terkait dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dirinya yang mengangkat jabatannya.

Sepengetahuan saya PPTK-nya, Harris (terdakwa), Erizal, Yosi, Joko. PPTK saya yang angkat jabatannya. Kalo KPA itu SK gubernur sebelumnya. Mislan (terdakwa) KPA dan PPK,” tuturnya.

Tidak sampai di situ, dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Saut Maruli Tua Pasaribu SH MH, Doni mengaku pernah memberitahu terdakwa Mislan selaku KPA, untuk melaksanakan kegiatan proyek tersebut dengan baik.

“Saya ada memberikan nota dinas pada tanggal 28 Oktober, yang saya tandatangani untuk seluruh eselon III, yang khusus mengenai APBD dalam kegiatan di Dispora Riau,” ucapnya.
Terkait dengan pengawasan dalam pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2016 lalu itu, dijelaskan Doni, ia tidak melaksanakan pengawasan. Hal itu dikarenakan Doni mengalami sakit.

“Pengawasan pekerjaan itu sebenarnya saya, tapi saat itu saya sakit, yang memakan waktu pemulihan selama 1 bulan. Jadi saat itu saya dirawat di rumah sakit selama 3 hari, tapi pemulihannya 1 bulan. Saya harus menjalani terapi di rumah. Selama sakit, saya tetap bekerja, tapi di rumah. Jadi soal surat menyurat mereka ke rumah saya. Jadi selama sakit, beban pengawasan kegiatan ini, ya ke KPA. Pencairan pun KPA yang melaksanakan,” jelasnya.

Dalam perjalanannya, pada tahun 2016 BPKP Provinsi Riau pernah melakukan audit. Yang mana, dalam hasil audit itu, didapati kerugian negara sebesar Rp3,6 miliar. Atas hal itu, Dispora Riau diberi waktu untuk menyelesaikannya, dengan berkoordinasi bersama inspektorat.

“Auditnya, kekurangan volume dan kelebihan bayar. Kekurangan volume maksudnya, yang pekerjaannya tidak selesai, tetapi dibayarkan 100 persen. Kalau kelebihan bayar, saya tidak terlalu mengerti, tetapi seperti pengelembungan,” terangnya.

“Ada pengembalian oleh pihak kontraktor setelah berkoordinasi. Jadi saat itu ada pengembalian sekitar Rp600-an juta. Masih ada sisa Rp3 miliar,” sambungnya.

“Jadi saat itu, Mislan sudah pindah tugas, bukan lagi di Dispora. Terus saat saya tanya penyelesaian (masalah) ini, Mislan seperti menghindar. Jadi selama itu, sampai sekitar Rp1 miliaran yang sudah dikembalikan. Kemudian seiring berjalannya waktu, ada pengembalian lagi hingga mencapai Rp2 miliar. Setelah itu baru kejaksaan (melakukan penyelidikan),” sambungnya lagi.

Terkait dengan keterangan Doni yang mengatakan tidak melakukan pengawasan karena sakit, penasehat hukum terdakwa Mislan langsung bereaksi. Yang mana, dalam penjelasannya, tepatnya di berita acara pemeriksaan (BAP) poin 12, Doni tidak melakukan pengawasan karena tidak senang.

“Di sini Anda (Doni) bilang, karena dari awal saya tidak sependapat dengan kegiatan itu. Sementara keterangan Anda tadi mengatakan,tidak melakukan pengawasan karena sakit. Mana yang benar ini?” tanya penasehat hukum terdakwa Mislan.

Atas hal itu, Doni pun menjawab. Yang mana, dia mengatakan, hal itu merupakan salah satu alasannya untuk tidak melakukan pengawasan.

“Ya benar. Itu juga termasuk salah satu alasan saya untuk tidak melakukan pengawasan,” jawabnya.

Tidak sampai di situ, penasehat hukum terdakwa Mislan juga menanyakan uang yang diberikan kliennya saat Doni tengah dirawat di Rumah Sakit Awal Bross.

“Apakah saksi pernah menerima uang dari terdakwa Mislan, saat saksi dirawat di Awal Bross,” tanyanya.

“Ya pernah. Uang itu sebanyak Rp5 juta. Saat itu Mislan jenguk saya ke rumah sakit dan meletakan uang itu di atas meja,” jawab Doni.

Saat ditanya jika seandainya Doni tidak menandatangi dokumen proyek di Dispora itu, apakah proyek itu dapat dijalankan. Saat itu Doni tidak bisa menjawab. “Saya tidak paham,” jawabnya.

Usai Doni memberikan kesaksian, majelis hakim selanjutnya menunda persidangan hingga pekan depan, dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi. (***) 



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook